Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Dia diduga terkait kasus proyek infrastruktur.
Zainudin Hasan adalah seorang politikus yang juga merupakan adik dari Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Advertisement
Zainudin pernah menjadi calon Wakil Gubernur Lampung bersama Herman HN, tapi mereka gagal.
Ia juga mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Selatan pada Pemilihan umum Bupati Lampung Selatan pada 2015 bersama Nanang Ermanto.
Awalnya, pria yang akrab dipanggil Bang Haji ini adalah pengusaha, dosen, dan pengacara. Dia lahir di Desa Pisang pada 12 Januari 1965.
Kemudian, dia memilih jalur politik pada 2003 dan menjabat sebagai Wakil ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Kemudian, pada 2004, dia menjadi Ketua DPD Partai Golkar di Lampung Selatan. Sementara saat ini, dia menjabat Ketua DPP PAN.
Selain Zainudin Hasan, KPK juga menangkap enam orang lainnya dari DPRD, swasta, dan pihak terkait.
"Kami melakukan crosscheck terhadap informasi yang dilaporkan oleh masyarakat tentang adanya dugaan transaksi," ujar Ketua KPK Agus Raharjo.
KPK mengamankan uang Rp 700 juta dalam transaksi itu. Uang yang disita berupa pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Kasus itu diduga terkait dengan proyek infrastruktur.
Sesaat Sebelum Ditangkap KPK
Pada malam sebelum ditangkap KPK, Zainudin bertemu Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat-Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (LSS-UKS/M) tingkat nasional.
"Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa keberkahan bagi kita semua. Apa yang kita kerjakan dapat mewujudkan manfaat," tulis Zainudin dalam akun instagramnya yang dia unggah pada malam sebelum penangkapan.
Selain bertemu Tim Penilai LSS-UKS/M, Zainudin juga bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.
Dalam pertemuan itu, Zainudin meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar membantu kelancaran pelaksanaan tugas BPK berupa memberikan data yang diperlukan.
"Karena data tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemda untuk mengetahui kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan segera melakukan perbaikan. Sehingga targetnya bukan hanya mempertahankan status WTP, namun kita bisa memastikan tidak sepeserpun uang rakyat yang disalahgunakan," tulis Zainudin.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
