Dana Parpol 2018 Capai Rp 121 M, untuk Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan dana bantuan untuk 10 partai politik (parpol) senilai Rp 121 miliar tahun ini. Dana parpol tersebut akan diperuntukkan untuk pendidikan politik.

"Baru tiga parpol yang tandatangani berita acara penerima banpol yaitu PDIP, Nasdem, dan PPP," kata Kasubdit Fasilitasi dan Kelembagaan Parpol Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syamsudin, di Kemendagri, Jakarta, Jumat 27 Juli 2018.

Dia menjelaskan, untuk 2018, PDIP menerima banpol sebesar Rp 23 miliar, Nasdem Rp 7 miliar, dan PPP Rp 7,2 miliar. Sedangkan Partai Golkar baru akan menandatangani berita acara penerima banpol pada 3 Agustus mendatang dengan nilai Rp 18 miliar, kemudian pada 8 Agustus PKS dengan nilai Rp 8,5 miliar.

"Persyaratan pencairan banpol dilakukan sepanjang keuangan parpol telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejauh ini berdasarkan laporan, dana banpol lebih banyak digunakan untuk pendidikan politik, dibandingkan untuk operasional kesekretariatan. Ini sudah sesuai amanat UU," ujarnya dilansir Antara. 

Syamsudin menilai penggunaan sumber dana parpol sudah efektif, karena digunakan untuk pendidikan politik. Meskipun diakuinya ada kasus korupsi kader parpol, itu tindakan individu bukan dari lembaga.

Ia mengatakan, pemerintah telah memutuskan menaikan banpol menjadi Rp 1.000 per-suara untuk di tingkat pusat, dengan payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.