Liputan6.com, Jakarta - Menjelang pendaftaran peserta Pilpres 2019 pada Agustus 2018, baru satu nama yang sudah mendeklarasikan diri maju dalam ajang pertarungan tersebut. Ia adalah Joko Widodo atau Jokowi. Petahana ini bakal maju dengan disokong tujuh partai.
Tujuh partai itu adalah PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo.
Advertisement
Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang digadang-gadang maju dalam Pilpres 2019 telah diberi mandat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra di sejumlah wilayah. Mandat diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu 11 April 2018.
"Dengan mengucapkan bismillah, kami jajaran partai Gerindra se-provinsi Jawa Barat dan sayap-sayap partai mendeklrasikan Bapak H Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019," kata Ketua DPD Gerindra Jabar, Mulyadi saat membacakan langsung deklarasi.
Tak hanya Jawa Barat, DPD DKI pun melakukan hal yang sama. Bahkan 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra juga menyatakan dukungan saat mereka berkumpul di Cikini, Jakarta Pusat, Senin 12 Maret 2018.
Sokongan itu tak langsung membuat Prabowo Subianto bersiap. Dia masih terus memantau perkembangan politik Tanah Air. Terutama terkait Pilkada serentak yang digelar 27 Juni 2018.
Alhasil, setelah Pilkada serentak rampung terlaksana, Prabowo Subianto pun langsung bergerak. Dia mengunjungi sejumlah pimpinan partai politik.
Dalam safari politiknya itu, Prabowo bersilaturahmi dengan Ketua Umum partai untuk membangun koalisi. Tercatat, mantan Danjen Kopassus itu mengujungi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam pertemuan itu, sejumlah masalah kebangsaan dibahas. Seperti saat berbincang dengan SBY di kediamannya, Mega Kuningan, Jakarta, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi bangsa.
"Jadi kami merasa chemistry-nya sangat baik, karena dasar latar belakang pemikiran kita sama. Kita sangat prihatin dengan kondisi dan perkembangan bangsa, terutama keadaan ekonomi bangsa," kata Prabowo di kediaman SBY, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 24 Juli 2018.
Gerindra dan Demokrat sepakat akan melanjutkan komunikasi yang lebih teknis lagi demi terciptanya koalisi yang diinginkan oleh rakyat. Kedua partai akan membentuk tim kecil untuk berkomunikasi.
"Kami menangkap getaran, harapan rakyat untuk adanya suatu perubahan di negara ini dan intinya ingin suatu pemerintahan yang bersih, pengelolaan ekomomi yang lebih kapabel, itu suatu pengertian bersama di antara kami," jelas Prabowo lagi.
SKCK Pilpres 2019
Foto Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto beredar luas di media sosial. Dalam SKCK itu, dituliskan tujuan pembuatan SKCK itu untuk kepentingan Pilpres 2019.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, mengaku belum mengetahui kebenaran soal SKCK itu. Namun dia mengungkapkan, partainya memang menyiapkan syarat-syarat untuk mendaftarkan Prabowo sebagai calon presiden. Menurut dia, informasi Prabowo menjadi capres bukan hal baru.
"Kita menyiapkan. Kan dari awal kita sudah sampaikan bahwa Pak Prabowo akan maju jadi calon presiden," kata Edhy.
Saat dikonfirmasi ke Mabes Polri, disebutkan bahwa SKCK itu memang benar adanya. Surat itu diterbitkann pada Selasa 24 Juli 2019.
"Mabes Polri memang mengeluarkan itu kemarin sore. Masyarakat mana pun, dari elemen mana pun yang mengajukan permohonan SKCK, apabila memenuhi syarat formal kita akan layani," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal di kantornya, Jakarta, Rabu 25 Juli 2018.
Iqbal mengakui, banyak permohonan pembuatan SKCK jelang Pemilu 2019. Sebab, KPU menetapkan SKCK sebagai salah satu persyaratan bagi capres, cawapres, dan caleg mendaftarkan diri pada kontestasi politik 2019.
Namun, lanjut dia, hingga sejauh ini baru Prabowo yang mengajukan pembuatan SKCK.
"(Capres atau cawapres lain) belum. Baru satu," ujar Iqbal.
Advertisement
Siap Tak Nyapres
Dalam forum Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Jumat malam, 27 Juli 2018, Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Dia menegaskan siap mundur dari calon presiden.
"Tapi jika saya tidak dibutuhkan dan ada orang yang lebih baik, saya siap mendukung kepentingan rakyat dan umat Indonesia. Itu komitmen saya," jelas Prabowo.
Prabowo mengatakan, dia dan partainya akan siap berjuang dan menjadikan Indonesia lebih baik.
"Bahwa dengan kekuatan saya dan Gerindra, kita akan berjuang untuk kepentingan bangsa, rakyat, umat dan kedaulatan. Kita ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Dan kita tidak mau jadi anteknya orang asing," pungkas Prabowo.
Langkah itu didukung Mantan politikus Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti. Dia menilai sosok Prabowo sulit menandingi calon seperti Joko Widodo atau Jokowi. Banyak masyarakat yang berharap Prabowo Subianto melepaskan keinginan menjadi calon presiden, termasuk dirinya.
"Tidak bisa. Saya yakin tidak akan bisa (mengalahkan Jokowi)," ujar dia.
La Nyalla mengatakan, jika Prabowo tidak maju menjadi capres dan lebih memilih menjadi king maker, harapan untuk mengganti presiden bisa saja terwujud.
"Saya kan di bawah, di jaringan saya pun banyak yang berharap kalau Prabowo tidak maju. Mereka berharap Prabowo menjadi king maker. Kalau Prabowo mau ikhlas melepaskan demi umat, saya yakin yang mau ganti presiden semua takdir Allah, kita memberi ikhtiar," terang dia.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan apresiasi atas pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang siap mendukung orang lain yang lebih baik menjadi Presiden, jika dirinya tidak dibutuhkan.
"Luar biasa, itu negarawan. Itu sangat luar biasa. Cukup bagus. Kalau ada yang lebih bagus, artinya dia ingin menang juga. Memang tidak hanya ingin berkuasa, tapi ingin memberikan yang lebih dari bangsa ini," kata Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri di Jakarta Barat, Jumat malam, 28 Juli 2018.
Lantas apakah Anies akan menjadi kandidat pengganti Prabowo? Salim menyatakan, sebelum masa pendaftaran Pilpres usai yakni 4-10 Agustus, semua kemungkinan bisa terjadi.
"Anies, semua masih mungkin, yang penting sebelum tanggal 10 masih mungkin semua," tukasnya.
Saksikan tayangan video menarik berikut ini:
