Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ingin membangun 500 tempat pemberhentian atau shelter bagi transportasi online. Untuk mewujudkan hal ini, pihaknya akan merangkul swasta.
"Kami lagi siapkan, dan ini inisiatif dari Pemprov DKI bekerjasama dengan yang lain, termasuk pemilik gedung. Kita ingin ada sampai 500 shelter untuk transportasi online sehingga akan lebih tertib untuk menurunkan penumpang," ujar dia di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Advertisement
Dia juga mengaku, ingin memastikan jika keberadaan transportasi berbasis online tidak menghasilkan permasalahan dari segi kesemrawutan sehingga mengganggu kinerja lalu lintas di Ibu Kota.
Agar proyeksi ini dapat terwujud, Sandi melanjutkan, pihaknya akan mengajak pemilik gedung non-pemerintahan dan swasta untuk turut membantu membangun shelter.
"Baik itu badan usaha dan dari perorangan, kita ingin mereka bisa juga membantu Pemprov DKI untuk menata kota," imbau Sandiaga.
Menurutnya, lalu lintas di Jakarta menjadi terganggu akibat ramainya pengendara ojek online yang lalu lalang serta kerap berhenti semaunya di tengah jalan.
"Salah satu peluang utama daripada pengguna jalan, kinerja lalu lintas menurun karena penyedia transportasi online berkumpul dan mengambil penumpangnya di badan jalan dan lain sebagainya," tutur Sandi.
Halte Khusus Ojek Online Akan Dibangun di Gedung Pemerintahan DKI
Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan semacam halte ojek online untuk antar jemput penumpang menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai ojek online bukanlah angkutan umum resmi yang perlu dibuatkan halte khusus.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya memutuskan membangun halte karena kenyataannya, banyak yang membutuhkan.
"Begini kami mengatur kenyataan di lapangan. Kenyataannya jalan raya terhambat karena parkirnya ojek online," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (25/7/2018) malam.
Anies menyebut halte khusus itu baru akan dibuat di gedung-gedung pemerintahan dulu, belum ada kewajiban swasta membangun seperti DKI.
"Kita mulai di fasilitas milik pemprov. Nah swasta baru dilakukan sesudah ini. Kami akan lakukan dulu di pemprov hasilnya seperti apa baru kita buat regulasi," ujarnya.
Mantan Mendikbud itu menyatakan keberadaan halte tersebut diperlukan karena di jam tertentu seperti pulang kantor, ojek-ojek memenuhi jalan dan membuat macet.
"Kalau diliat tempat stasiun. Lalu perhatikan jelang jam tutup mal, bisa penuh sekali jemputan ojek. Waktunya pendek durasinya itu. Saat keluar saat itulah terjadi penumpukan parkir ojek," ucap Anies.
Advertisement
