Pemerintah Siapkan Skema untuk Tekan Laju Impor

Di sektor infrastruktur, pemerintah juga akan mengevaluasi proyek-proyek yang membutuhan bahan baku impor

oleh Septian Deny diperbarui 31 Jul 2018, 20:50 WIB
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berupaya untuk menekan impor sebagai respon dari melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS)‎.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu langkah yang akan segera direalisasikan guna menekan impor yaitu dengan menaikkan campuran minyak sawit (crude palm oil/CPO) pada solar menjadi 20 persen atau B20.

Langkah ini diharapkan bisa menekan impor bahan bakar, sekaligus meningkatkan harga jual CPO dalam negeri.

‎"Mengenai bahan bakar penggunaan B20 bisa diterapkan segera dan ini akan mempengaruhi impor bahan bakar minyak dan kurangi substitusi impor dan bisa meningkatkan ekspor atau nilai CPO kita," ujar dia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk menekan impor di sektor energi. Koordinasi ini akan melibatkan BUMN di sektor tersebut seperti Pertamina dan PLN.

"Untuk yang konten impornya besar, kami koordinasi dengan Kemenko, dan kementerian yang portofolionya terkait seperti Menteri Energi dan PLN dan Pertamina serta instansi yang memiliki proyek strategis yang punya konten impor yang tinggi," jelas dia.

Sedangkan di sektor infrastruktur, pemerintah juga akan mengevaluasi proyek-proyek yang membutuhan bahan baku impor. Jika memungkinkan untuk ditunda, maka proyek tersebut akan ditunda guna menahan laju impor.

‎"Untuk infrastruktur, kita akan memperketat untuk bisa yakinkan proyek tersebut penting dan urgent dilakukan. Kalau tidak, maka dia bisa ditunda tahun-tahun yang akan datang," tandas dia.


Jokowi Ingatkan Setop Impor Barang yang Tak Strategis

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan dua hal penting yang harus dilakukan sebagai strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa agar ekonomi Indonesia semakin kuat.

Selain itu semakin meningkat dalam hadapi ketidakpastian global yaitu pengendalian impor dan peningkatan ekspor.

"Saya minta dievaluasi lagi secara detil impor, barang-barang yang tidak bersifat strategis yang tidak bersifat strategis yang perlu kita setop dulu atau dikurangi atau diturunkan," ujar Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (31/7/2018) yang dikutip dari laman Setkab.

Sebelumnya Jokowi mengingatkan tentang mandatori pemakaian biodiesel yang pernah disampaikannya pada ratas sebelumnya untuk segera dijalankan. Ia meminta setiap waktu update perkembangan mandatori tersebut, karena berdasarkan data yang diterimanya, berpotensi menghemat devisa dari impor BBM yang sangat besar sekali, yaitu USD 21 juta setiap hari.

Jokowi juga menyoroti mengenai peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri atau TKDN, yang sudah dibicarakan sejak 1,5 tahun atau 2 tahun lalu. Akan tetapi dalam pelaksanaan ini masih setengah-setengah.

"Terus dorong pertumbuhan industri substitusi impor," ujar Jokowi seraya mengingatkan, dirinya sudah menyampaikan mengenai industri hulu yang menghasilkan bahan baku.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya