Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan proyek infrastruktur akan berjalan sesuai rencana.
Sebelumnya, dikabarkan pemerintah akan mengkaji ulang proyek infrastruktur yang banyak mengandung impor. Ini sebagai upaya memperbaiki neraca perdagangan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek infrakstruktur dari KemenPUPR akan terus berjalan. Ia menjelaskan, proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan hampir tidak mengandung bahan-bahan impor yang tinggi.
Baca Juga
Advertisement
"Untuk jalan tol, dari PUPR khususnya hampir tidak ada imported content yang tinggi. Sampai sekarang enggak ada, ini malah ditambahin proyeknya, buat konektivitas," tutur dia malam ini di Jakarta Convention Centre, seperti ditulis (1/8/2018).
Basuki menjelaskan, proyek infrastruktur dari Kementerian PUPR tidak ada yang terkena rem oleh Presiden Jokowi. "Enggak ada, jadi proyek infrastruktur yang disisir karena imported content ini enggak ada," tambah dia.
Sementara itu, Basuki menambahkan, hingga akhir tahun ini Kementerian PUPR akan menambah panjang tol sekitar 680 km. "Kira-kira akan tambah sekitar 680 km sampai 2018, kalau sampai akhir 2019 itu sebesar 1850 km," ujar dia.
Selanjutnya, Basuki mengatakan, hingga akhir tahun ini, salah satu proyek jalan tol yang ingin diresmikan antara lain Tol Pejagan-Pemalang dan juga Tol Pemalang-Batang.
"Yang terdekat mau ada tol Pejagan-Pemalang, Tol Pemalang-Batang, sampai akhir tahun ini tinggal Agustus, September, Oktober. Pokoknya Jawa akan jadi semua sampai Oktober-November, semua beres," kata dia.
Tahan Laju Impor, Sejumlah Proyek Infrastruktur Bakal Ditunda
Sebelumnya, Pemerintah tengah mengkaji ulang proyek-proyek infrastruktur yang banyak mengandung bahan baku impor. Jika tidak mendesak maka proyek tersebut akan dihentikan sementara. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza adityaswara menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mensiasati defisit transaksi berjalan yang kian membengkak.
"Jadi memang terkait neraca pembayaran internasional jadi ekspor impor barang dan jasa kita kan memang biasanya memang selalu defisit karena kita impor lebih banyak daripada ekspor," kata Mirza di Kompleks Gedung BI, Jakarta Pusat, Minggu 20 Juli 2018.
Dia menjelaskan membangun banyak infrastruktur sangat penting untuk masa depan Indonesia. Namun, saat ini perbedaan ekspor dan impor sangat lebar.
"Memang di dalam jangka pendek kita mengalami ekspor impor yang melebar. Beberapa kali disampaikan BI bahwa tahun lalu ekspor impor barang dan jasa kita defisit transaksiUSD 17 miliar dan tahun ini diperkirakan USD 25 miliar atau lebih," ujarnya.
Kendati demikian, Mirza menegaskan bahwa pemilihan proyek yang akan dihentikan sementara harus selektif. "Lebih selektif melihat mana yang proyek-proyek yang punya kandungan impor besar bisa sedikit ditunda suapaya akselerasi impornya itu agak tertahan."
Mirza menyatakan, pemerintah akan menseleksi beberapa proyek tersebut. Proyek yang bersifat prioritas dan proyek yang bisa ditunda.
"Tapi ya memang proyek-proyek itu penting tapi kita bisa lihat prioritasnya seperti apa, mana yang punya kadar impor yang tinggi mungkin bisa sedikit ditunda dan mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi," terang dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
