Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi pernyataan mantan Presiden Suilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 100 juta orang.
Luhut mengatakan, sebagai mantan pemimpin seharusnya mendidik, dengan memberi data yang benar sehingga tidak membodohi masyarakat dengan informasi yang tidak benar.
"Kalian ingatkan yang merasa dirinya bekas-bekas pemimpin itu. Jadi jangan kasih data mendidik masyarakat atau membodohi masyarakat dengan informasi yang enggak benar," kata Luhut, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (1/8/2018).
Baca Juga
Advertisement
Luhut menuturkan, pemerintah selalu mengacu data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut tidak diragukan lagi karena dikeluarkan lembaga independen, sehingga pemerintah tidak berbohong dalam mengeluarkan data kemiskinan.
"BPS itu sumber data kita, BPS sudah bekerja di berbagai pemerintahan, independen," tutur dia.
Luhut menjamin, pemerintah tidak mungkin berbohong tentang angka kemiskinan yang turun saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu karena pemerintahan saat ini selalu memprioritaskan pengentasan kemiskinan.
"Jadi enggak mungkin kita berbohong, bahwa kemiskinan single digit itu baru zamannya Presiden Jokowi. Itu jangan anu, jangan malu ngakuin. Atau karena beliau hanya mantan walikota sama mantan gubernur, yang lain mantan apa. Nyatanya beliau bisa men-delivered, ya itu harus diakui," kata dia.
Angka Kemiskinan Ditargetkan Turun Jadi 9,3 Persen pada 2019
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan angka kemiskinan pada Maret 2019 turun menjadi 9,3 persen. Saat ini, angka kemiskinan berada di level 9,82 persen.
"Pada Maret 2019, pemerintah berharap, prosentase angka kemiskinan di Indonesia kembali menurun signifikan menjadi 9,3 persen," ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin 30 Juli 2018.
Agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif, Kemensos telah menggelar sejumlah upaya. Salah satunya kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) yang berlangsung paling sedikit seminggu sekali secara efektif.
Tujuannya, kata Harry, untuk memastikan bantuan sosial (bansos) yang diterima itu dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga, biaya kebutuhan pendidikan anak-anak dan tambahan modal usaha ekonomi produktif.
"Indeks bansos PKH (program keluarga harapan) 1,89 juta per tahun tidak besar hanya menambah 8 persen dari pengeluaran konsumsi per kapita. Idealnya antara 25 sampai dengan 40 persen," kata dia.
Indikator keberhasilan dari bansos ini, tampak dari perubahan sikap dan perilaku keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang akan mengarah pada kemandirian dan adanya peningkatan produktivitas secara ekonomi.
"Kini ada PKH sebanyak 10 juta KPM, dengan pendamping sebanyak 40.225 orang. Sehingga, dapat dipastikan itu mendorong keluarga penerima manfaat PKH menjadi sejahtera sehingga keluar dari perangkap kemiskinan,” ungkap dia.
Menurut dia, pada 2017 ada 320 ribu KPM yang telah naik kelas menjadi sejahtera mandiri. “Lebih dari 80 persen penerima PKH sekarang telah menjadi pelaku usaha ekonomi produktif, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan," tandas dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
