Liputan6.com, Kupang- Memperingati Hari Anti-Human Trafficking (perdagangan manusia) internasional, ratusan warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam lingkaran solidaritas menggelar aksi menolak perdagangan manusia di pelataran Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT di Kupang, Rabu, 1 Agustus 2018.
Dalam aksi tersebut, warga memajang sebuah keranda jenazah korban perdagangan manusia persis di pintu gerbang Kantor Gubernur NTT. Keranda tersebut bertuliskan RIP NTT dan korban perdagangan orang.
Baca Juga
Advertisement
Warga juga membentuk lingkaran mengelilingi keranda jenazah sambil menyalakan lilin duka untuk korban TKI diiringi puisi serta doa lintas agama.
Kegiatan tersebut juga diwarnai pajangan foto-foto korban TKI NTT yang meninggal dunia. Ada juga pajangan berbagi poster dan karikatur yang bertemakan stop perdagangan orang NTT.
Penanggung jawab kegiatan, Deby Soru mengatakan, melalui peringatan hari anti-human trafficking, pihaknya memanfaatkan dengan melakukan gerakan bersama menolak perdagangan orang yang marak di NTT.
"Kami juga sudah mengagendakan sebuah program yang bertajuk kampanye stop perdagangan orang NTT. Program ini harus terus digaungkan, mengingat provinsi ini akrab dikenal sebagai provinsi darurat trafficking," kata Deby.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Reaksi Penjabat Gubernur NTT
Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Robert Simbolon meminta agar status NTT sebagai daerah human trafficking segera dihentikan.
Menurut dia, banyak hal yang harus diperbaiki terkait perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT. Cara tercepat adalah mengefektifkan pelayanan satu atap terkait rekrutmen TKI, serta perkuat Balai Latihan Kerja (BLk) yang sudah dibangun pemerintah.
"Sistem pengelolaan banyak yang harus dibenahi," katanya.
TKI asal NTT yang diselundupkan ke luar negeri melalui pintu-pintu perbatasan tanpa dilengkapi dokumen resmi.
Selain masalah TKI, Sombolon juga menyinggung soal visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk dijalankan selama lima tahun ke depan.
"Memang tidak bisa sekaligus dijalankan, karena terkendala anggaran. Namun, kami harus siapkan fondasinya," kata dia.
Advertisement
