Liputan6.com, Riyadh - Pemerintah Arab Saudi dikabarkan telah membekukan semua perjanjian dagang dan investasi baru dengan Kanada, terkait "gangguan" dalam urusan internal Kerajaan Teluk tersebut.
Dalam serangkaian twit, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan pihaknya telah mengusir Duta Besar Kanada dan memanggil pulang utusan diplomatiknya dari Ottawa.
Langkah itu dilakukan setelah Kanada mengatakan dua kata, yakni "sangat prihatin", terhadap penangkapan beberapa aktivis hak asasi manusia.
Di antara mereka yang ditangkap, sebagaimana dikutip dari BBC pada Senin (6/8/2018), adalah juru kampanye hak wanita Saudi-Amerika, Samar Badawi. Ia diketahui kerap menyerukan upaya mengakhiri sistem perwalian pria di tengah masyarakat Arab Saudi.
Baca Juga
Advertisement
Di lain pihak, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan "tidak akan menerima segala bentuk campur tangan" dalam urusan internalnya.
Hal tersebut merujuk pada pernyataan minggu lalu oleh Kementerian Luar Negeri Kanada, yang mendesak Riyadh untuk "segera membebaskan" masyarakat sipil dan aktivis hak-hak wanita.
Kementerian Saudi menggambarkan posisi Kanada sebagai "serangan" terhadap kerajaan, dan kemudian menanggapinya dengan empat buah pernyataan tegas:
- Bekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru antara kedua negara.
- Mempertimbangkan keberadaan personel Duta Besar Kanada nongrata dan pemberlakuan perintah pergi dari Arab Saudi dalam 24 jam sejak Senin.
- Memanggil pulang utusan diplomatik Arab Saudi di Kanada.
- Pertimbangan untuk mengambil tindakan lebih lanjut
Pemerintah Kanada sejauh ini belum memberikan komentar publik tentang langkah-langkah diplomatik Arab Saudi.
Oleh beberapa pengamat, kebijakan mendadak di atas bertentangan dengan citra progresif yang diproyeksikan pemerintah Arab Saudi tahun ini, di bawah kendali Putra Mahkota Muhammad bin Salman, atau akrab disapa MBS itu.
Simak video pilihan berikut:
Peran Progresif Pangeran MBS
Tahun lalu, Arab Saudi mendapat pujian luas ketika mengumumkan segera menghapus larangan menyetir bagi wanita, yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa. Aturan tersebut resmi berlaku pada 24 Juni 2018.
Aktivis hak-hak wanita Saudi, termasuk mereka yang dipenjara karena menentang larangan itu, dikabarkan merayakan dengan antusias keputusan tersebut.
Namun, mereka juga berjanji untuk terus berkampanye demi mengakhiri undang-undang lain yang mereka anggap diskriminatif terhadap kaum Hawa.
Di Arab Saudi, hingga saat ini, wanita dilarang berpakaian ketat, dipisahkan dari pria di ruang publik, dan harus didampingi atau mendapat izin tertulis dari wali pria jika ingin berpergian, bekrrja, atau mengakses layanan kesehatan.
Namun, semenjak Pangeran MBS terjun ke pemerintahan, secara perlahan, berbagai aturan diskriminatif dihapuskan, termasuk pencabutan larangan menyetir bagi wanita dan pembukaan kembali bioskop publik.
Selain itu, sang putra mahkota juga mempelopori gerakan antikorupsi yang mengakibatkan puluhan pangeran, menteri pemerintah, dan pengusaha ditahan pada November, dan disebut berhasil menyelamatkan sekitar US$ 107 triliun.
Advertisement
