Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat statistik (BPS) telah merilis data tentang penurunan angka kemiskinan (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia. Angka kemiskinan turun sebanyak 630 ribu orang.
Pada September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen). Jumlah ini berkurang menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 persen per Maret 2018. Ini merupakan angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Advertisement
Apabila dibandingkan kondisinya setahun sebelumnya, angka kemiskinan di Indonesia turun 1,8 juta jiwa. Pada Maret 2017, angka kemiskinan masih sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).
Menteri Sosial, Idrus Marham, mengatakan meski target angka kemiskinan satu digit telah tercapai, tetapi pemerintah mengikhtiarkan penurunan angka kemiskinan yang lebih rendah.
“Pemerintah berharap prosentase angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 9,3 persen,” ujarnya.
Idrus melanjutkan, penurunan angka kemiskinan di Indonesia merupakan suatu prestasi yang mencerminkan keberhasilan Kabinet Gotong Royong di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, keberhasilan atau prestasi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan terkait dengan tiga hal penting.
Pertama, kebijakan dan program pemerintah yang didasarkan pada cita-cita kemerdekaan, amanat konstitusi, dan visi-misi Nawacita Pemerintah. Kedua, sinergitas antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara, sinergitas antar-kementerian dan antar-lembaga pemerintah, serta sinergitas antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan perusahaan swasta melalui berbagai modifikasi program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan melalui CSR.
Ketiga, kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang langsung turun ke lapangan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional berjalan secara baik dan efektif guna mempertahankan prestasi pembangunan dan memastikan target penurunan angka kemiskinan.
Peran bantuan sosial
Menurut BPJS, capaian tersebut berkat bantuan sosial yang meningkat 87,6 persen. Hal ini tak terlepas dari program Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra) dari Kementerian Sosial.
Penyaluran program Rastra dan BPNT pada kuartal I 2018 sekitar 95 persen telah dilaksanakan sesuai jadwal.
Idrus mengatakan, bantuan sosial (bansos) memiliki kekuatan dalam menekan angka kemiskinan karena pemerintah telah merancang program bansos yang terintegrasi. Contohnya, seorang ibu yang menerima PKH juga mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk keluarganya, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak-anaknya yang bersekolah, serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Beras Sejahtera (Rastra) untuk pangan keluarga.
“Inilah sebenarnya faktor kunci yang mempunyai daya ungkit meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila satu keluarga sudah mendapatkan beragam bansos, subsidi pemerintah dan diberdayakan secara ekonomi produktif, nanti akan bisa kita lihat hasilnya dalam tiga sampai lima tahun,” ucapnya.
Program PKH, Rastra, BPNT, dan yang lain akan terus memberikan kontribusi positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Terlebih lagi, pada 2019 akan ada penambahan anggaran bansos PKH, sesuai dengan arahan Presiden dalam berbagai rapat kabinet maupun pada saat kunjungan kerja ketika penyaluran PKH.
(*)
