Liputan6.com, Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyatakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah berupaya besar demi pemerataan dan penegakan keadilan sosial di Indonesia. Hasilnya, sejumlah indikator yang berkaitan dengan masyarakat terus mengalami perbaikan.
"Beragam kebijakan telah diluncurkan demi meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat dan mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa," ujar Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta dalam paparan Kinerja Program Pemerintah Jokowi-JK 2014-2018 seperti dikutip Rabu (8/8/2018).
Salah satu indikatornya yaitu tingkat kemiskinan yang menurun. Bahkan penurunan ini, disebut sebagai yang terendah sepanjang sejarah.
Baca Juga
Advertisement
"Pemerintah berhasil menurunkan presentase tingkat kemiskinan hingga mencapai kemiskinan pada Maret 2018, terendah sepanjang sejarah," kata dia.
Pada Maret 2015, angka kemiskinan berada di level 11,22 persen, kemudian turun menjadi 11,13 persen di September 2015, 10,86 persen di Maret 2016, 10,7 persen di September 2016.
Penurunan terus berlanjut pada Maret 2017 menjadi 10,64 persen, kemudian September 2017 sebesar 10,12 persen. Dan terakhir pada berhasil menembus satu digit yaitu 9,82 persen pada Maret 2018.
Selain itu, jumlah penduduk miskin di Indonesia juga terus menurun. Pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang. Kemudian turun menjadi 26,58 juta orang pada September 2017. Angka ini kembali turun pada Maret 2018 menjadi 25,95 juta jiwa.
KEIN: Program Kesejahteraan Jokowi Ciptakan Keadilan
Sebelumnya, Program kesejahteraan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai sudah mampu menciptakan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Ini sesuai komitmen kedua pimpinan negara tersebut.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta saat menjadi pembicara pada sarasehan Pergerakan Indonesia Maju yang bertajuk Sistem Ekonomi Berkeadilan: Mengurai Kesenjangan.
"Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia. Clear yang disampaikan Pak Presiden," ujar Arif Budimanta di Jakarta, Kamis 22 Februari 2018.
Arif menuturkan, program keadilan ekonomi tersebut memiliki dua orientasi, yakni terkait akses dan aset. Akses salah satunya berkaitan dengan permodalan.
Dia mengapresiasi pemerintahan saat ini mampu menawarkan kemudahan permodalan kepada rakyat secara merata. Ini bisa dilihat dari kucuran kredit berbunga rendah.
"Sebelum Jokowi jadi Presiden, tidak pernah mendengar kita, kredit usaha rakyat itu bunganya single digit. Sekarang di 2018, bunga daripada KUR yang ditujukan kepada UMKM itu ada plafon kurang lebih sekitar Rp 117 triliun dengan bunga 7 persen. Ini part of comitment untuk mewujudkan keadilan sosial," dia menegaskan.
Dia menilai pemberian bunga kredit yang rendah ini sebagai bentuk keadilan. Akses modal tak hanya didapat para konglomerat tetapi juga rakyat biasa. Keadilan dituangkan negara melalui kebijakan fiskal dan moneter. Sementara tentang restribusi aset, berhubungan dengan program reforma agraria.
Politisi PDIP ini mengungkapkan sistem ekonomi yang berkeadilan harus berlandaskan Pancasila. "Untuk isi ruh Pancasila ada 3 pilar dan 5 prinsip dasar yang kita semua musti sepakati," kata dia.
Dia mengatakan Indonesia juga tidak anti pasar. Ini karena semua kegiatan ekonomi dijalankan dalam instrumen pasar, yang bukan dalam hubungan supply dan demand semata, tapi masalah relasi sosial yang berlandaskan Pancasila. Relasi antara power dan capital.
Negara, kata dia, memang harus hadir membela yang lemah. "Nah di sinilah prinsip keadilan muncul," kata dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
