Liputan6.com, Jakarta - Dua hari jelang batas waktu pendaftaran capres-cawapres di KPU, Demokrat disinyalir bercerai dengan koalisi Prabowo Subianto yang digawangi Partai Gerindra.
Hal ini terlihat dalam twit politisi Demokrat Andi Arief, yang menyebut bahwa pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) batal digelar.
Advertisement
Arief juga berkicau dengan menyebut Prabowo lebih memikirkan uang ketimbang kemaslahatan masyarakat.
Merespons itu, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, itu hanya pendapat pribadi Arief. Taufik juga membantah koalisi Gerindra dan Demokrat kandas.
"Itu kan pendapat Andi Arief kan, pendapat sendiri Enggaklah, kan yang menentukan bukan Andi Arief," katanya di Kediaman Prabowo, Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu malam (8/8/2018).
"Enggak ah, belum belum yang batalin siapa? Belum Kan masing masing lagi kaya PAN lagi rapim, PKS lagi rapat, ini lagi rapat, selesai rapat masing-masing bawa," ucap Taufik.
Soal tudingan Andi Arief bahwa Sandiaga Uno membayar uang mahar Rp 500 miliar ke PAN dan PKS untuk menjadi cawapres Prabowo, Taufik membantahnya.
"Enggaklah, gak ada begitu," ucapnya.
Sementara politisi Demokrat Wisnu Wardhana malam ini sempat menyambangi kediaman Prabowo.
Soal hal ini, Taufik mengatakan, "Kalau Pak Wisnu kan temennya Pak Prabowo. Enggak, saya ga tau (bawa pesan) kalau itu kan cuma berdua (ngobrol sama Prabowo)," tuturnya.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kecewa
Sebelumnya saat dihubungi, Andi Arief mengaku kecewa dengan sikap politik Prabowo.
"Baru tadi malam Prabowo datang dengan semangat perjuangan. Hanya hitungan jam dia berubah sikap karena uang. Besar kemungkinan kami akan tinggalkan koalisi kardus ini. Lebih baik kami konsentrasi pada pencalegan ketimbang masuk lumpur politik PAN, PKS dan Gerindra," jelasnya.
Dia semakin mempertegas sikap politik Gerindra. "Partai Demokrat tidak alami kecocokan karena Prabowo dalam menentukan cawapresnya dengan menunjuk orang yang mampu membayar PKS dan PAN. Ini bukan DNA kami," tegasnya.
Advertisement
