Pembangunan Sejumlah Infrastruktur Semarang Batal, Pemkot Bangkrut?

Kontraktor yang sudah mengantongi Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa harus gigit jari, meskipun dukungan pembiayaan dari bank sudah dikantongi. Nama baik mereka di kalangan perbankan terancam buruk.

oleh Edhie Prayitno Ige diperbarui 13 Agu 2018, 20:00 WIB
Jalur Bungan Jalan Sisingamangaraja, salah pembangunan yang dianggarkan hingga Rp 2,2 Milyar dibatalkan karena Pemkot Semarang kehabisan anggaran. (foto: Liputan6.com/edhie prayitno ige)

Liputan6.com, Semarang - Tiga pekan terakhir, sejumlah kontraktor di kota Semarang sangat sibuk. Mereka hendak mengikuti lelang pembangunan infrastruktur di Pemerintah Kota Semarang. Mulai dari memastikan kelengkapan dokumen, hingga mencari rekanan pendukung. Termasuk jaminan dari bank yang akan mendukung pendanaan.

Setelah memasukkan dokumen lelang secara online di Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. Mereka merasa tenang dan memantau setiap waktu penyelenggaraan lelang secara transparan itu.

Namun para kontraktor yang awalnya gembira karena memenangkan lelang dan mendapatkan proyek miliaran rupiah itu akhirnya gigit jari. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ternyata dianulir.

"Yang menganulir ya pemerintah Kota Semarang. Alasannya tak ada dananya," kata salah satu kontraktor kepada Liputan6.com di Semarang.

Kontraktor tadi merasa heran karena tak ada dana namun pemerintah Kota Semarang berani memprogramkan. Bahkan sampai menyelenggarakan lelang secara terbuka.

Penelusuran Liputan6.com di lapangan menunjukkan ada dua lokasi yang proyeknya dibatalkan meski sudah diterbitkan SPPBJ. Selain itu ada lima proyek lain yang tiba-tiba dihapus dari daftar lelang.

Pejabat Pembuat Komitmen dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Semarang Suriyati menjelaskan program itu memang dianulir karena Pemkot Semarang tak memiliki dana pelaksanaan.

"Ketiadaan dana karena ada salah penghitungan SILPA tahun anggaran 2017," kata Suriyati melalui sambungan telepon.

Suriyati kemudian menjelaskan bahwa ada dua proyek yang pemenang lelangnya dianulir dan ada lima proyek lelangnya dibatalkan. Semua disebabkan karena tidak ada dana.

"Kami sudah memanggil dan mengklarifikasi dengan pemenang lelang. Mereka menyatakan mengerti dan tidak masalah," kata Suriyati.

Kota Semarang belakangan sangat giat membangun berbagai infrastruktur. Sejumlah penataan perwajahan kota disambut gegap gempita warga kota. 

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

 

Simak video menarik pilihan berikut di bawah:

 


Bangkrut Setengah Trilyun Rupiah?

Salah satu pemberitahuan pembatalan lelang hanya disampaikan melalui surat elektronik, tanpa mempertimbangkan pegeluaran dan reputasi kontraktor saat mencari dukungan pembiayaan ke bank. (foto : Liputan6.com/edhie prayitno ige0

Pernyataan Suriyati ini memancing kontraktor bersuara. Berdasarkan pengalaman, mereka yang mempersoalkan pelaksanaan proyek atau mencoba mengkritisi, ke depan pasti tak akan mendapatkan pekerjaan.

"Saya tak yakin Wali Kota atau Wakilnya mengetahui hal ini. Sangat mungkin Wali Kota dan Wakilnya memang benar-benar bersih dan tak mendapat setoran, namun para birokrat ini yang mempermainkan," kata salah satu kontraktor, sumber Liputan6.com.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono mengaku belum tahu adanya pembatalan sejumlah kegiatan. Agung menyayangkan jika alasannya adalah ketiadaan dana.

"Saat mengajukan kegiatan itu kan sudah melalui pembahasan dengan DPRD dari tingkat komisi hingga Paripurna. Tentunya kesalahan penghitungan SILPA 2017 ini menunjukkan bahwa penyusunan kegiatan berkesan asal-asalan," kata Agung.

Agung menyebutkan bahwa dalam Laporan Akhir Pertanggungjawaban Jabatan Wali Kota hal itu harus disampaikan.

Penelusuruan Liputan6.com menunjukkan pembatalan proyek-proyek itu seperti dilakukan acak. Pembangunan median jalan di kawasan Genuk meskipun baru belakangan diumumkan, ternyata tak ikut dibatalkan.

"Ini bukan hanya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Semarang saja yang dibatalkan. Namun Dinas lain seperti Dinas Pendidikan dan lainnya juga dibatalkan. Konon anggaran yang dibatalkan itu nilainya mencapai Rp 500 Milyar," kata sumber Liputan6.com.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya