Liputan6.com, Jakarta - Proses seleksi calon pegawai negeri sipil 2018 (CPNS 2018) hingga kini masih terus digodok pemerintah. Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku lembaga yang ditugaskan mengurus sistem perekrutan kini tengah menyiapkan berbagai cara agar bisa menangani jumlah pelamar yang diperkirakan bisa mencapai 10 juta orang.
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan membuka kemungkinan pendaftar CPNS tahun ini akan melonjak tajam hingga empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga
Advertisement
"Berkenaan dengan beban, ada kemungkinan jumlah peserta atau pelamar itu 3-4 kali lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Kita menduga ada antara 8-10 juta pendaftar (pada CPNS 2018)," ucap dia saat berbincang dengan Liputan6.com di kantornya, Jakarta, Senin (13/8/2018).
Dia melanjutkan, perhitungan tersebut mengacu pada jumlah formasi yang akan disediakan pada sistem seleksi tahun ini. Adapun dasar perbandingan yang dipakai adalah proses seleksi CPNS 2017, yang diperebutkan kurang lebih 2 juta pelamar untuk sekitar 50 ribu formasi yang tersedia.
"Seperti yang Pak Menteri PANRB (Asman Abnur) berkali-kali sampaikan, untuk yang tahun ini kira-kira formasinya terdiri atas 100 ribu orang guru dan sekitar 120-150 ribu untuk yang formasi teknis. Jadi kita antisipasi ada sekitar 200-250 ribu formasi. Itu kalau dikalikan rasionya adalah sekitar 8-10 banding 1 pendaftar. Jadi itu yang kita siapkan," paparnya.
* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Keperluan Daerah
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bakal memprioritaskan kursi pada CPNS 2018 bagi tenaga pendidik seperti guru dan tenaga kesehatan, yang kelak akan ditempatkan di berbagai daerah.
Saat ditanya kapan pendaftaran CPNS 2018 akan dibuka, Ridwan menjawab, hingga saat ini ada pergeseran waktu lantaran sedang menyiapkan metode baru untuk menghitung dan menganalisis kebutuhan pegawai.
"Itu yang memerlukan waktu. Plus ada beberapa hal yang harus dipastikan, semisal harus ada guru SD di suatu daerah di kabupaten tertentu, jadi kita visit ke sana," jelas dia.
"Kemudian tentang waktu pastinya kapan, kami juga masih menunggu keputusan pemerintah. Tetapi bagi BKN, kami di internal terus melakukan antisipasi dan perhitungan proyeksi," Ridwan menambahkan.
Advertisement
