DPR: Menteri PANRB Syafruddin Harus Atasi Masalah Tenaga Honorer

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengharapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Syaruddin harus dapat menyelesaikan masalah tenaga honorer sebelum menggelar seleksi penerimaan CPNS 2018.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menyampaikan hal itu saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (15/8/2018).

Firman menuturkan, hal ini penting mengingat pada 2018 sebagai tahun politik. Selain itu, sekaligus mencegah aksi demo dari tenaga honorer tersebut ke depan.

"CPNS 2018 ini memang seharusnya bisa fokus pada masalah honorer (K2) ini, terutama sebagai tindakan mencegah aksi demo dan juga boycott. Karena penyuluh pertanian lapangan (PPL) ini mereka juga punya pengaruh besar," tutur dia.

Lantaran Firman mengatakan, peraturan pemerintah (Permen) yang melarang tenaga honorer yang berumur di atas 35 tahun menjadi PNS melanggar undang-undang (UU). Kata Firman, Permen tersebut justru tidak disebutkan dalam undang-undang itu sendiri.

"Permen yang dibuat pemerintah sebelumnya terkait, ASN ini, sebetulnya tidak diatur dalam undang-undang. Jadi sebetulnya juga melanggar," ujar dia.

Oleh karena itu, Firman menyarankan agar Menteri PANRB yang baru dapat mencabut Permen tersebut. "Sangat bisa, jadi MenpanRB bisa mengajukan usul ke Pak Presiden untuk hal ini agar kemudian dicabut karena bertentangan dengan undang-undang," kata Firman.

Lebih lanjut Firman menjelaskan, ia yakin kepada kinerja  Syafruddin selaku MenPANRB yang baru. "Saya pribadi yakin karena pengalaman beliau juga sudah banyak, mulai dari Jenderal Polisi bintang 3, Ajudan JK juga sudah lama, serta wakapolda Sumut, secara pengalaman saya rasa sudah mumpuni," tutur Firman.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.