Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo berjanji pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 akan dilaksanakan dengan akuntabel. Presiden turut berjanji akan mengelola utang secara lebih hati-hati.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi pada penyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019.
Baca Juga
Advertisement
"Pengelolaan utang lebih berhati-hati untuk mengurangi risiko dan biaya, serta mengarahkan penggunaannya secara lebih produktif untuk program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pembangunan daerah," janji Jokowi.
Ia berkata, arah kebijakan APBN yang terkendali membuktikan bahwa pemerintah selalu mengelola fiskal dengan hati-hati dan bertanggung jawab, serta mengarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang berkeadilandan merata.
Untuk mengendalikan tambahan utang, pemerintahan Jokowi melakukan pengurangan pembiayaan anggaran dalam tahun 2019 sebesar 5,4 persen.
"Langkah pengendalian itu kosisten dengan yang dilakukan di tahun 2018, yang juga mengurangi pembiayaan sekitar 14,3 persen," kata Jokowi.
Presiden berharap dengan langkah-langkah bijak yang diambil, kualitas APBN akan menjadi lebih sehat.
"Dengan defisit APBN dan defisit keseimbangan primer yang makin kecil, dengan peningkatan pendapatan yang realistis, dengan belanja yang makin berkualitas dan tepat sasaran, serta pembiayaan yang prudent dan produktif, maka APBN diharapkan akan semakin sehat, adil, dan mandiri," ujarnya.
Jokowi: Ketangguhan Ekonomi RI Diakui Dunia
Presiden Jokowi menyatakan, ekonomi Indonesia yang tangguh dan memiliki prospek positif mendapatkan kepercayaan internasional. Ini ditunjukkan dari peringkat Indonesia yang layak investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat internasional.
Ia menyampaikan hal itu dalam pidato kenegaraan di depan DPR dan DPD pada Kamis (16/8/2018).
"Kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan dan prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dengan Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade, layak investasi dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama seperti Moody’s, Fitch dan S&P," ujar Jokowi.
Ia menuturkan, kepercayaan internasional itu seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk Indonesia. Hal itu termasuk ekspor ke negara non tradisional.
"Peningkatan investasi dan ekspor adalah kunci apabila kita ingin memiliki ekonomi tangguh," kata dia.
Selain itu, Jokowi menyampatkan kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan.
Pemerintah sudah menjalankan online single submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota yang dilakukan secara elektronik.
"Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat dan terintegrasi,” kata dia.
Jokowi menambahkan, berbagai program reformasi struktural telah meningkatkan daya saing perekonomian nasional secara signifikan. Peringkat ease of doing business (EoDB) Indonesia melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada 2018.
"Peringkat global competitiveness index kita naik 5 peringkat dari posisi 41 pada 2016 menjadi posisi 36 pada 2017," ujar dia.
Advertisement
