Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan penjelasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 atau disebut RAPBN 2019 yang telah dibacakan oleh Presiden Joko Widodo Kamis (16/8/2018).
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menko Darmin juga didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek.
Selain itu, terlihat juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.
Baca Juga
Advertisement
"Ekonomi Indonesia saat ini dalam proses transisi menuju negara berbasis industri dan jasa. Artinya kita memang sedang ada dalam satu tahapan industri yang tingkatannya memasuki tingkatkan lebih tinggi," ujar Menko Darmin membuka konprensi pers di JCC, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Oleh karena itu, kata Darmin, pemerintah menyusun kebijakan RAPBN 2019 sesuai dengan kebutuhan Indonesia ke depan. Hal ini juga menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dunia.
"Sehingga kebijakan yang disusun terlihat dia, dan muncul di RAPBN di 2019. Apa itu? Menjelang tahun ini, presiden dan pemerintah sudah menjelaskan bahwa kita membaca ekonomi dunia mengalami perbaikan walaupun masih pelan," ujar Darmin.
Reporter: Anggun P.Situmorang
Sumber: Merdeka.com
* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.
Jokowi Pede Defisit Anggaran Turun Jadi 1,8 Persen pada 2019
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pembiayaan APBN untuk tahun anggaran 2019 akan dilaksanakan secara akuntabel. Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB akan tetap dikendalikan dalam batas aman, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dia mengungkapkan, pengelolaan utang akan dilakukan lebih berhati-hati untuk mengurangi risiko dan biaya, serta mengarahkan penggunaannya secara lebih produktif untuk program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pembangunan daerah.
"Pada tahun 2019, Pemerintah tetap mengambil kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan danberkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan fiskal ekspansif secara proporsional dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan," ujar dia di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Menurut dia, hal ini ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin kecil dari 2,59 persen terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi sekitar 2,12 persen pada 2018. Sedangkan pada 2019 akan diturunkan menjadi 1,84 persen.
"Arah kebijakan APBN yang terkendali membuktikan bahwa pemerintah selalu mengelola fiskal dengan hati-hati dan bertanggung jawab, serta mengarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan merata," ungkap dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
