Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 381 triliun dalam Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2019. Sementara angka kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 8,5 persen dari sebelumnya 9,5 persen.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, salah satu sasaran dalam RAPBN 2019 adalah penguatan kualitas sumber daya manusia, melaui pendidikan, kesehatan dan vokasional. Upaya yang dilakukan diantaranya penguatan program perlindungan sosial.
Advertisement
"Kita melanjutkan perbaikan mekanisme penyaluran program bantuan sosial," kata Sri, dalam acara jumpa pers RAPBN 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (16/8/2018).
Untuk penanggulangan kemiskinan dan dukungan bagi masyarakat berpendapatan rendah pada 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 381 triliun. Angka tersebut meningkat 31,9 persen dari alokasi tahun ini Rp 287 triliun.
Kenaikan alokasi dana penanggulangan kemiskinan tersebut, diperioritaskan untuk 40 persen penduduk termiskin. "Itu kenaikan untuk yang disebut nyaris miskin, yang kena guncangan jumlahnya semakin tinggi," jelas dia.
Dengan ditingkatkannya alokasi dana penanggulangan kemiskinan, dapat menurunkan angka kemiskanan dari 9,82 persen menjadi 8,5 persen sampai 9,5 persen.
Upaya penyaluran alokasi dana penanggulangan kemiskinan melalui beberapa program, yaitu peningkatan PBI JKN menjadi 96,8 juta jiwa.
Memperkuat program keluarga harapan dengan sasaran 15,6 juta keluarga, memperkuat reforma agraria dan perhutanan dan mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.
Jokowi: Kerja Nyata Pemerintah Turunkan Ketimpangan di Masyarakat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejumlah langkah pun dilakukan untuk mencapai hal tersebut.
"Untuk mencapai kesejahteraan, kita ingin makmur bersama, sejahtera bersama. Untuk itu, Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah," ujar dia di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018)
Untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah, lanjut Jokowi, pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.
Baca Juga
"Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM," kata dia,
Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai.
Hal ini tersebut dilakukan agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada 2019.
"Dengan kerja nyata, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389," ujar dia.
Advertisement
