Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Rommahurmuziy menilai pidato yang disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan seperti keluar dari kelompok oposisi. Dalam pidatonya, Zulkifli menitipkan aspirasi emak-emak agar harga kebutuhan pokok lebih terjangkau.
"Itu sebagai ketua MPR yang bercita rasa oposan," kata Romi, sapaan Rommahurmuziy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Advertisement
Romi mengatakan, pidato Zulkifli Hasan semakin menegaskan posisinya dan PAN sebagai oposisi. Dia pun menilai wajar jika isi pidato ketua MPR bernada kritik kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Ya karena memang itu posisinya posisi oposisi. Kalau Pak Zul kritik ke pemerintah itu semacam konsekuensi otomatis karena positioningnya sudah mengambil oposan dan baru beberapa hari yang lalu kadernya memutuskan resign dari kabinet," tegasnya.
Romi menjelaskan, mahalnya harga bahan pokok merupakan konsekuensi dari faktor inflasi. Tetapi, dia mengklaim tingkat inflasi masih dalam kendali asumsi APBN 2018.
"Jadi kalau kemudian ada kenaikan harga dalam saat saat tertentu apakah terkompensasi 1 tahun atau tidak. Kita harus melihat parameter ekonomi itu jangka panjang, bukan sesaat sesaat," jelas dia.
* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Serahkan ke Masyarakat
Meski demikian, Romi enggan menilai apakah pidato Ketua Umum PAN tersebut menyalahi etika politik. Dia menyerahkan penilaian kepada masyarakat.
"Silakan publik yang menilai karena masing pihak pemerintah KIK dan oposisi memiliki jurusnya. Jadi apakah itu etis atau tidak terpulang ke publik karena etika yang menegakkan publik sendiri," tandasnya.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengkritik keras sejumlah pencapaian pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Salah satunya soal angka gini ratio sebagai indikator ketimpangan pendapatan yang terus menurun dari 0,406 menjadi 0,389.
"Penurunan gini ratio menjadi 0,389 saat ini itu lebih besar dipicu oleh turunnya pendapatan masyarakat kelas atas, dibanding naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah," kata Zulkifli di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018.
Menurut dia, jumlah masyarakat golongan miskin dan hampir miskin masih besar dan sangat rentan pada perubahan harga. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan rumah tangga agar daya beli tidak turun.
"Ini titipan emak-emak, titipan rakyat Indonesia agar harga-harga bisa terjangkau," papar dia.
Zulkifli juga menyoroti soal defisit neraca berjalan yang terus membengkak hingga perlunya dilibatkan peran swasta dalam menggarap proyek infrastruktur.
"Proyek infrastruktur tidak boleh hanya dimonopoli BUMN," ujarnya.
Terakhir soal pengelolaan utang, pemerintah tidak bisa mengklaim rasio utang 3 persen adalah aman, sebab membayar utang Rp 400 triliun per tahun itu sangatlah besar. "Itu setara 7 kali dari dana yang disalurkan ke desa-desa, 6 kali anggaran kesehatan," tutur dia.
Reporter: Renald Ghiffari
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
