Liputan6.com, Kairo - Naskah kesepakatan perdamaian jangka panjang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina, yang dinegosiasikan di Kairo atas perantara Mesir dan PBB, telah hampir selesai dan dapat mulai diteken oleh kedua belah pihak dalam waktu dekat --sejumlah sumber pejabat menjelaskan kepada beberapa media asing.
Kesepakatan itu berisi sejumlah klausul yang bersifat konstruktif bagi kedua belah pihak, lanjut narasumber itu yang berbicara dalam kondisi anonimitas, seperti dikutip dari The Times of Israel, Jumat (17/8/2018).
Seorang pejabat Mesir mengatakan, satu klausul kesepakatan itu berisi mengenai "gencatan senjata dan periode tenang selama satu tahun bagi kedua belah pihak, dan masing-masing akan terus mempertahankan komunikasi guna memperpanjang kesepakatan hingga empat tahun."
Sementara itu, sumber lain menjelaskan bahwa salah satu klausul lain kesepakatan itu bahkan telah diterapkan sejak Rabu 16 Agustus lalu, yakni ketika Menteri Pertahanan Israel Avigdor Liberman mengizinkan truk-truk pembawa barang-barang komersial untuk masuk ke daerah kantong (enclave) di Gaza. Pejabat anonim itu menilai, hal tersebut merupakan bukti bahwa kesepakatan itu telah mendekati rampung.
Sebelumnya, Israel memblokir akses perlintasan barang komersial di Karem Shalom menyusul pecahnya bentrokan antara demonstran Gaza Palestina dengan pasukan Israel di perbatasan kedua wilayah sejak beberapa bulan terakhir.
Di sisi lain, Haaretz yang mengutip narasumber pejabat anonim melaporkan, kesepakatan yang akan diteken oleh Hamas dan Israel turut berisi klausul mengenai "komitmen untuk membangun kembali infrastruktur Jalur Gaza dan pertukaran tahanan untuk menjamin pembebasan warga sipil Israel dan sisa-sisa tentara yang ditahan oleh organisasi Palestina (Hamas di Gaza)."
Baca Juga
Advertisement
Hamas adalah organisasi politik dan gerakan perjuangan kemerdekaan Palestina yang menjadi penguasa de facto Jalur Gaza sejak merebut teritori tersebut dari tangan Fatah pada 2007.
Sementara Fatah adalah organisasi politik dominan bagian dari Palestinian Liberation Organization (PLO) yang menjalankan Palestinian Authority (PA) --pemerintahan de jure Negara Palestina (State of Palestine) yang diakui PBB serta ratusan negara, dan berkedudukan di Ramallah, Tepi Barat (West Bank).
Enam Klausul
Lebih lanjut, Haaretz yang mengutip tiga narasumber pejabat Israel melaporkan, kesepakatan itu berisi enam klausul utama yang harus dilaksanakan secara bertahap hanya jika perdamaian antara Israel-Hamas di Jalur Gaza dipertahankan sepenuhnya. Enam klausul itu antara lain (dengan beberapa di antaranya telah disebut pada beberapa paragraf di atas):
- Gencatan senjata yang komprehensif
- Dibukanya kembali penyeberangan perbatasan Gaza dan perluasan zona penangkapan ikan di Laut Mediterania bagi penduduk Gaza
- Dibukanya akses bantuan medis dan kemanusiaan
- Resolusi penyelesaian untuk masalah tentara Israel yang ditangkap oleh organisasi Palestina di Gaza
- Rekonstruksi luas infrastruktur Gaza dengan menggunakan sumber pendanaan asing
- Diskusi tentang pembukaan akses pelabuhan laut dan bandar udara di Gaza.
Kendati demikian, seorang pejabat Hamas menyangsikan kesepakatan itu. Taher al-Nunu, yang mengepalai departemen informasi Hamas, mengatakan pembicaraan yang diadakan di Kairo hanya melibatkan organisasi yang tak beraliansi dengan Hamas, dan pada tahap selanjutnya, Fatah dan PLO yang menjalankan Palestinian Authority (PA).
"Kesepakatan itu, yang bergantung pada iktikad baik Israel, adalah delusi dan kebohongan," tambahnya, meski beberapa pihak Hamas telah mengafirmasi tentang kesepakatan tersebut.
Di sisi lain, belum ada komentar dari Fatah terkait munculnya kesepakatan tersebut. Namun, seorang pejabat Mesir yang anonim mengatakan, "Kami berharap mengumumkan peresmian kesepakatan itu pekan depan jika Fatah membantu kami melakukannya."
Para pejabat dari Fatah tak bergabung dengan Hamas dalam dialog yang berlangsung di Kairo sejak awal pekan ini --meski pembicaraan di sana turut mencakup upaya perdamaian permanen Hamas-Fatah.
Namun dukungan Fatah sangat penting untuk kesepakatan apa pun karena partai itu mempertahankan kehadiran besar di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan memiliki kontrol menyeluruh di bawah kepemimpinan Presiden Palestinian Authority Mahmoud Abbas di Tepi Barat Palestina.
* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.
Simak video pilihan berikut:
Mengapresiasi Mesir, Tapi...
Beberapa hari sebelum detail mengenai kesepakatan itu muncul, Penasihat Kepresidenan Negara Palestina Mahmoud al-Habbash --yang terafiliasi dengan PLO-- mengapresiasi langkah Mesir yang telah bertindak sebagai mediator.
"Kami mendukung pihak Mesir dalam mengembalikan Gaza sepenuhnya kepada (Negara) Palestina," jelas Al Habbash dalam sela kunjungannya ke Jakarta, Rabu 15 Agustus 2018.
Tapi, Habbash menjelaskan bahwa dialog terkait gencatan senjata Hamas-Israel yang tengah diupayakan oleh Hamas dengan berbagai pihak --termasuk Israel dan Mesir-- seharusnya "Dilakukan di bawah dan selaras dalam koridor keorganisasian PLO, selaku representasi dari warga Negara Palestina."
"Akan lebih baik bagi Hamas jika bisa membantu warga Palestina, termasuk yang berada di Gaza, dengan sepenuh hati bekerjasama dengan PLO, ketimbang Hamas melakukannya secara independen (tanpa PLO). Hal itu, justru merusak kesatuan seluruh warga Palestina," tambah Habbash.
Di sisi lain, para pemimpin Hamas telah memberitahu Mesir bahwa perjanjian gencatan senjata dengan Israel harus diambil oleh semua faksi Palestina, dan tidak hanya Hamas, ujar sejumlah sumber seperti dikutip dari The Jerusalem Post.
Hal yang sama berlaku untuk upaya mengakhiri keretakan Hamas-Fatah, kata sumber-sumber itu, seraya menambahkan bahwa Hamas tidak ingin dilihat sebagai perusak kesepakatan dengan Israel atau Fatah.
Pada Selasa 14 Agustus, perwakilan dari berbagai faksi Palestina di Jalur Gaza bertolak ke Kairo guna melaksanakan pembicaraan bersama para pejabat intelijen Mesir tentang kemungkinan mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel dan mengakhiri pergulatan kekuasaan antara Hamas-Fatah.
Perwakilan faksi diundang oleh otoritas Mesir dalam bagian upaya berkelanjutan Kairo guna meredam konfrontasi militer antara Hamas dengan Israel, serta membujuk Hamas dan Fatah untuk menyetujui pembentukan pemerintahan Palestina yang bersatu.
Selain Hamas --yang merupakan penguasa de facto Jalur Gaza-- sejumlah faksi yang turut bertolak ke Kairo antara lain: Palestinian Islamic Jihad, the Popular Resistance Committees of Palestine, al-Ahrar, al-Mujahideen, Popular Front for the Liberation of Palestine, dan Democratic Front for the Liberation of Palestine. Kebanyakan dari mereka, merupakan organisasi perjuangan kemerdekaan Palestina yang berbasis di Gaza.
Advertisement
