Liputan6.com, Jakarta - Kementerian desa (Kemendes) memiliki sejumlah program untuk pengembangan wilayah Jawa Barat bagian selatan.
Program tersebut itu antara lain produk unggulan kawasan pedesaan (Prukades) jagung dan singkong. Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Eko Putro Sandjojo menuturkan, pihaknya pun sudah bekerja sama dengan swasta.
"Kami sudah ada kerja sama dengan swasta sebagai off taker-nya. Juga tadi saya minta untuk disediakan pelabuhan sesegera mungkin agar mereka bisa panennya lebih cepat," ujar dia saat ditemui di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (21/8/2018).
Baca Juga
Advertisement
Dia menuturkan, program prukades ini akan dijalankan di sepanjang daerah Selatan Jawa Barat, seperti Sukabumi dan Tasikmalaya.
"Dari daerah Sukabumi dan kebetulan itu di sana ada peternakan ayam juga kalau ada jagung bisa dikonsumsi lokal di sana terus kalau singkong memang ada perusahaan pulp and paper membutuhkan singkong sebagai bahan baku glutennya," ujar Eko.
Selain program Prukades, Kemendes juga tengah menyiapkan pembentukan desa wisata di kawasan tersebut. Eko menjelaskan nantinya dalam menjalankan program ini, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata.
"Desa wisata sekarang di desa sudah banyak desa-desa wisata yang sukses. Jadi tadi ada Menteri Pariwisata juga saya minta untuk di Sukabumi bagian selatan didorong desa wisatanya dengan dana desanya," kata dia.
"Ada banyak model. Kayak model di Ponggok, model kayak kafe-kafe, di Pujon Kidul atau agro wisata ekowisata itu bisa dilakukan jadi tidak akan mengganggu agriculture di sana. Jadi sebagai top up saja dan itu lumayan banyak menciptakan lapangan kerja juga," kata dia.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.
Transfer ke Daerah dan Pengucuran Dana Desa Capai Rp 448,64 Triliun
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga 31 Juli 2018 mencapai Rp 448,64 triliun. Angka ini telah mencapai 58,56 persen dari pagu alokasi TKDD sebesar Rp 766,16 tahun 2018.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengatakan, angka penyaluran ini lebih rendah Rp 10,46 triliun jika dibandingkan dengan penyaluran anggaran TKDD pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 459,10 triliun. Di mana tahun lalu sampai Juli telah disalurkan 59,91 persen dari pagu alokasi.
"Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan realisasi Dana Perimbangan, terutama dikarenakan lebih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), serta realisasi Dana Insentif Daerah (DID)," ujar Astera seperti ditulis Rabu 15 Agustus 2018.
Sementara itu, realisasi penyaluran dana desa pada 31 Juli 2018 telah mencapai Rp 35,86 triliun. Angka ini telah mencapai 59,77 persen dari Rp 60 triliun pagu alokasi. "Realisasi tersebut lebih tinggi Rp 0,02 triliun apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 35,84 triliun, atau 59,73 persen dari pagu alokasi," tutur dia.
Selanjutnya dalam rangka mempercepat penyaluran Dana Desa Tahap III, Kementerian Keuangan akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain guna mendorong daerah untuk segera menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa dan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sampai Tahap II.
"Laporan ini sebagai syarat penyaluran tahap III. Disamping itu, KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana desa tahap III," kata dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
