Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden RI (Wapres) Jusuf Kalla (JK) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi bencana gempa Lombok pada Selasa 21 Agustus 2018.
Pada kesempatan tersebut, Jusuf Kalla mengajak semua pihak memulai rehabilitasi pemulihan pascagempa Lombok. Terutama, memperbaiki rumah-rumah korban terdampak gempa yang mengalami kerusakan.
"Terkait pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dilakukan oleh Kementerian PUPR dan rekonstruksinya akan dilakukan oleh Gubernur NTB. Sehingga pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa akan diselesaikan enam bulan ke depan melalui pendampingan dari Kementerian PUPR," kata dia dalam sebuah keterangan tertulis, Rabu (22/8/2018).
Baca Juga
Advertisement
"Ada 36 ribu rumah rusak berat, dan saat ini dibutuhkan sekitar minimal 1.800 orang fasilitator lapangan (FL) untuk mendampingi masyarakat pada saat pembangunan rumah. Berdasarkan pengalaman saat pembangunan rumah swadaya ada 1 FL untuk setiap 10 sampai 20 rumah," tambah dia.
Jusuf Kalla mengatakan, para FL nantinya juga disiapkan oleh Pemda dengan kriteria pendidikan minimal tingkat SMA dan STM.
Para FL akan dilatih oleh tenaga Rekompak yang telah disiapkan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang sebelumnya dilatih terlebih dahulu oleh Balitbang dan Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR.
* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini
Hal serupa juga berlaku bagi tenaga Kuliah Kerja Nyata Tematik dari berbagai PTN dan PTS yang juga akan diberikan pelatihan menjadi fasilitator lapangan.
Dari hasil identifiksi sementara sekitar 78 fasilitas publik dan 36 ribu rumah mengalami rusak berat dan diperlukan waktu untuk rekonstruksi bangunan permanennya sekitar 1 hingga 2 tahun.
Untuk fasilitas pendidikan yang rusak, telah teridentifikasi lebih dari 500 sekolah rusak yang terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan sudah mulai dilakukan perbaikan di 43 sekolah.
Basuki menyampaikan, saat ini sudah dimulai pembangunan 20 unit Risha dan 4 Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) yang akan digunakan sebagai rumah petugas, mushalla dan rumah sakit yang sifatnya sementara. Pembangunan Risha dan Ruspin akan didampingi oleh 150 fasilitator.
"Ini merupakan program Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) yang pernah dilaksanakan pasca bencana gempa bumi tahun 2006 di Yogyakarta," ujar dia.
Adapun rapat koordinasi rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa, selain Menteri Basuki, beberapa pihak turut mendampingi, antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi.
BNPB: Kerugian Korban Gempa Lombok Capai Rp 7,7 Triliun
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan, total kerugian dan kerusakan yang terjadi selama bencana gempa di wilayah Lombok, Sumbawa, dan Bali mencapai Rp 7,7 triliun. Hal itu berdasarkan hasil hitung cepat BNPB.
"BNPB memperkirakan kerugian dengan hitung cepat sampai hari ini Rp 7,7 Triliun," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Selasa 21 Agustus 2018.
Sutopo menyebut, hasil hitung cepat itu berdasarkan lima sektor yakni permukiman, infrastruktur, ekonomi prediksi, sosial, dan lintas sektor.
Dia mengatakan, dana milik BNPB belum mencukupi untuk menutupi kerugian tersebut. Oleh karena itulah, dalam hal ini pemerintah pusat ikut membantu pemerintah daerah dalam mencukupi kekurangan dana tersebut.
Namun untuk masalah kerugiannya sendiri, BNPB masih melakukan perhitungan.
"Paling banyak sektor permukiman hampir 65 persen (rusak). Saat ini berdasarkan hasil kerugian kita masih melakukan perhitungan berapa yang harus dikeluarkan untuk pemulihan. Perkiraan kebutuhanya sekitar Rp 7,7 triliun. Kalau ada yang rusak ya nanti kita hitung lagi," sebutnya.
Menurut Sutopo, total kerugian yang mencapai Rp 7,7 triliun itu, belum mampu secara penuh ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya, pemerintah pusat ikut membantu dalam memberikan dana tersebut.
"Dana itu akan digunakan untuk membuat NTB kembali seperti sebelum terjadi gempa, untuk perbaikan kontruksi seperti bangunan diperkirakan paling lambat selesai pada 2 tahun ke depan," pungkasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
