Pariwisata Bali Mengusung Konsep Baru, One Island One Management

Liputan6.com, Sanur Konsep Single Destination, Multi Management pariwisata Bali akan segera berubah. Konsep baru yang diterapkan mengarah ke One Island One Management.

Konsep tersebut dibahas dalam 'Diskusi Pariwisata: New Bali – One Island One Management', di Ruang Gallery Griya Santrian Hotel, Sanur, Bali, Kamis (23/8/2018). Harapannya, dengan konsep ini tak akan ada lagi ketimpangan karena multi management. 

“Ini solusi untuk mengatasi pembangunan Bali yang masih timpang,” ujar Gubernur terpilih Bali, I Wayan Koster.

Ia menjelaskan, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sementara itu, tekanan otonomi ada di kabupaten. Regulasi ini, imbuh Koster, mengakibatkan kabupaten berjalan sendiri-sendiri, padahal kemampuan setiap kabupaten berbeda.

"Kami ingin membangun Bali ini terintegrasi, satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu kebijakan, dan satu tata kelola," ucapnya.

Meski ada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, konsep itu tetap bisa dijalankan dengan pola satu jalur.

"Kalau pemimpinnya bisa mengarahkan kebijakan menjadi satu kesatuan, itu bisa dilakukan. Kalau satu jalur, Bali ini indah," kata Koster.

Diskusi tersebut dihadiri oleh seluruh stakeholder terkait, seperti Ketua Yayasan Pembangunan Sanur IB Gede Sidharta, Ketua Bali Tourism Board IB Agung Partha Adnyana, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

“Ini akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, misalnya dari kalangan perguruan tinggi,” ujar Koster.

Rencana tersebut mendapat respons positif dari Arief Yahya. Menurutnya, pola One Island One Management sangat positif. Benchmark-nya bisa berkaca pada sejumlah destinasi yang ada di negeri tetangga, seperti Angkor Wat.

Pembangunan kepariwisataan di sana dilakukan oleh satu manajemen. Hasilnya, setiap tahun Angkor Wat dikunjungi 750 ribu wisatawan mancanegara. Begitu juga dengan Penang, Malaysia.

“Maka pengelolaan Bali pun harus dilakukan oleh single management. Derngan demikian, diyakini target 20 juta wisman pada 2019 mendatang relatif mudah dicapai,” ucap Arief.

Dengan kata lain, Bali akan diposisikan sebagai satu destinasi. Sebab, pada industri pariwisata sebenarnya batas-batas geografis atau administrasi pemerintahan kurang relevan untuk dijadikan acuan dalam pengembangan destinasi pariwisata.

"Jangankan hanya batas-batas administrasi pemerintahan tingkat kota atau provinsi, ASEAN saja sudah membuat program ASEAN as a single destination karena menyadari bahwa saat ini tidak hanya persaingan antar negara, tetapi sudah terjadi persaingan antar kawasan regional," kata Arief.

Berbicara mengenai pengembangan pariwisata Bali, tidak bisa lepas dari delapan kabupaten dan satu kota yang mengelilinginya. Itu artinya, ada satu mata rantai aktivitas di mana ada fungsi kewenangan dan regulasi. Harus ada koordinasi di antara semua pihak yang berwenang.

"Dalam hal ini ya delapan kabupaten dan satu kotamadya tadi. Pasti sangat sulit satu destinasi dikelola oleh delapan Bupati dan satu Walikota. Keterkaitan dan keterhubungan antar daerah harus selaras agar target 20 juta kunjungan wisman 2019 lebih mudah dicapai," ujar Arief.

(*)