Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memanggil sejumlah anggota Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) di kantornya, Jakarta.
Pertemuan tingkat tinggi alias High Level Meeting TPIP ini membahas pengendalian inflasi. Rapat koordinasi ini dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Selain itu, ada pula Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, serta Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo.
Baca Juga
Advertisement
"Kita bersama-sama ingin menyampaikan hasil rapat koordinasi kita dalam rangka untuk terus menjaga menjaga pengendalian inflasi kita," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada saat konferensi pers di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (24/8/2018).
Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah selama ini sudah cukup berhasil menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil, yakni di kisaran 3,5 persen.
Oleh karena itu, angka tersebut diharapkan mampu terkendali di tengah perekonomian global yang bergejolak.
"Ini adalah suatu tingkat inflasi yang ingin kita jaga pada saat kita sekarang hadapi, terutama pada aspek global yang berubah secara dinamis," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tersebut, masing-masing kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan terkait bersama Bank Indonesia, telah menyepakati dan akan fokus pada seluruh komponen dari masing-masing inflasi tersebut.
Dalam hal ini, menyangkut tiga komponen pembagian antara core inflation, kemudian inflasi yang dikontribusikan dari volatile food. Ditambah inflasi yang diperkirakan berasal dari nilai tukar dalam bentuk imported inflation.
"Kita melihat kepada tiga komponen ini melihat apa-apa yang perlu kita diwaspadai dan perlu untuk kita lakukan untuk penyesuaian dan kebijakan agar ketiga komponen tersebut, tidak menjadi faktor yang akan memicu inflasi sampai akhir tahun dan bahkan continue pada 2019," ujar dia.
Diketahui, pemerintah menargetkan inflasi pada 2019 berada di kisaran 3,5 persen plus minus 1 persen. Angka tersebut tidak berbeda jauh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
"Pemerintah berupaya menjaga inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjamin daya beli masyarakat. Pada 2019, pemerintah akan menjaga inflasi pada rentang 3,5 persen plus minus 1 persen," ujar Sri Mulyani Indrawati, saat memberi paparan Kerangka RAPBN 2019 pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR.
* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini
Pemerintah Tetapkan Target Inflasi 3,5 Persen pada 2019
Sebelumnya, pemerintah berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5 persen plus minus 1 persen, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Dengan tujuan, masyarakat tetap memiliki daya beli sehingga terjadi pertumbuhan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pada 2019, pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5 persen Plus minus 1 persen. Pemerintah melakukan beberapa terobosan untuk meredam inflasi yang meningkat.
"Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga perlu dijaga, dan investasi serta ekspor perlu didorong untuk ditingkatkan," kata Jokowi pada penyampaian keterangan RAPBN 2019 di depan DPR di Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018.
Jokowi mengungkapkan, terobosan untuk mengendalikan inflasi, di antaranya menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa, khususnya pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi nasional dan efisiensi di sepanjang rantai pasokan.
"Di sisi lain, daya beli masyarakat terus dijaga dengan berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah," tambah dia.
Jokowi menuturkan, tingkat inflasi yang rendah tidak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien berdaya saing, tetapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.
"Pemerintah menyadari bahwa pada 2019 masih banyak faktor yang akan menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas," kata dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
