Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan pencanangan Program Nasional Fasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu bagi industri kecil dan menengah (IKM).
Program yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bertujuan mempermudah para pelaku IKM sektor kehutanan untuk memperoleh fasilitas sertifikat legalitas kayu.
Darmin mengharapkan dengan program ini proses sertifikasi oleh pelaku IKM dapat berlangsung dengan lebih cepat, mendorong peningkatan iklim usaha, serta meningkatkan kinerja ekspor produk kayu Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
"Ini adalah bagian dari memperbaiki ekspor. Kalau ekspor baik defisit transaksi berjalan bisa dikendalikan. Kalau defisit transaksi berjalan bisa kita bisa kendalikan, nilai tukar rupiah kita lebih stabil," ungkapnya di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian LHK, Jakarta, Jumat (24/8/2018).
Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan kinerja ekspor produk kayu bersertifikat terus meningkat dari tahun ke tahun.
"Pada 2015 nilai ekspor produk kayu bersertifikat sebesar USD 9,8 miliar. Pada 2017, nilai ekspor USD 10,9 miliar," kata dia.
Pemerintah tentu mengharapkan agar kinerja ekspor yang positif tersebut terus mengalami peningkatan. "Kita harapkan tentu meningkat di tahun-tahun selanjutnya," tandasnya.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini
Jurus Kemenperin Genjot Ekspor Produk Furnitur
Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan, untuk meningkatkan ekspor industri furnitur, pihaknya melakukan peningkatan kualitas produk dan SDM dari IKM furniture secara berkesinambungan.
Dia menjelaskan, dalam 5 tahun terakhir, pengembangan wirausaha baru di industri ini dilakukan pada 15 lokasi di Indonesia, seperti Pidie, Sampang, Bondowoso, Jepara, Kapuas, Pelalawan, Medan, Balikpapan, Lubuk Linggau, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Cianjur dan Mamuju.
Selain itu, juga dilakukan pengembangan sentra industri di 19 lokasi, di antaranya Jayapura, Klaten, Palu, Mamasa, Bombana, Soppeng, Bone Bolango, Bali, Bandung. Selain itu juga Bandung Barat, Jawa Tengah, Bali, Bengkulu, Tangerang, Brebes, Cirebon, Sukoharjo, Gresik dan Yogyakarta.
"Kita juga mendukung promosi dan pemasaran produk IKM furniture. Dalam 5 tahun terakhir, sebanyak 32 IKM kita fasilitasi untuk mengikuti pameran di luar negeri, di Koln Jerman, Guangzho China, Las Vegas Amerika Serikat. Ini bertujuan untuk mendongkrak nilai ekspor dan meningkatkan peluang buyer dan konsumen dalam melakukan temu bisnis secara langsung," ujar dia di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (5/4/2017).
Gati mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 14 IKM juga telah mendapatkan bantuan restrukturisasi berupa potongan harga antara 35 persen-45 persen dari pembelian mesin, dengan nilai total Rp 1,8 miliar. Juga dilakukan optimalisasi unit pelaksana teknis (UPT) guna mendorong perkembangan IKM furniture di sekitarnya.
"Teknologi dan inovasi juga diperlukan untuk menambah kreasi dan variasi pada produk furniture dan mebel agar dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia," kata dia.
Advertisement
