Sri Mulyani Ibaratkan Utang seperti Hutan Belantara

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, saat ini topik yang paling diminati oleh masyarakat adalah utang negara.

oleh Merdeka.com diperbarui 27 Agu 2018, 15:31 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi paparan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (31/5). Rapat terkait penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan dalam RAPBN 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, saat ini topik yang paling diminati oleh masyarakat adalah utang negara.

Padahal, kata dia, utang hanya sebagian kecil dari keseluruhan informasi mengenai keuangan negara yang perlu diketahui oleh masyarakat.

"Sekarang yang jadi primadona utang. Itu terus-menerus dilihat saja. Tapi sebetulnya kalau seperti hutan besar hari ini orang lagi seneng pohon ini (utang) yang dilihat pohon ini (utang) terus," kata Sri Mulyani di kantornya, Senin (27/8/2018).

Dia melanjutkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki peran besar, dalam hal ini untuk mengedukasi masyarakat terkait informasi mengenai keuangan negara.

"Tapi kita Kemenkeu tak boleh menyerah untuk biarkan orang hanya lihat satu pohon, karena kita lihat keseluruhan hutan belantara, yang jadi apa yang disebut seluruh kekayaan informasi mengenai keuangan negara yang perlu dipahami dan dimengerti," ujar dia.

Dia juga membanggakan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang disematkan pada Kemenkeu. Namun, hal tersebut masih perlu pengembangan dan edukasi pada masyarakat mengenai kondisi keuangan negara yang dikelola Kemenkeu.

"Tantangan kita bagimana presentasi  dan edukasi dan terus terang mencegah terjadinya dis informasi, berperang terjadinya narative diluar konteks gimana mencegah masyarakat dikasih informasi  yang salah," ujar dia.

Persoalan keuangan, menurut dia, tak hanya selalu soal utang, melainkan juga sektor lainnya seperti pajak, PNBP, belanja pendidikan, belanja modal dan lain sebagainya.

"Tapi keseluruhan tak hanya bicara pembiayaan, atau bicara tentang utang atau bahkan cicilan saja, tapi kita bicara keseluruhan sebagai suatu instrumen-instrumen untuk menjaga perekonomian secara keseluruhan dengan pilihan-pilihan. Informasi ini yang kita ingin terus sampaikan ke publik,” ujar dia.

Sri Mulyani juga meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk aktif menyampaikan informasi yang tepat mengenai informasi keuangan negara kepada masyarakat.

"Saya minta seluruh Kemenkeu punya tanggung jawab tak hanya kelola keuangan negara, tapi kelola informasi,” kata dia.

 

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

 

 

 

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

 


Sekarang, Kondisi Keuangan Negara Bisa Dipantau Lewat Telepon Pintar

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi paparan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (31/5). Rapat terkait penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan dalam RAPBN 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memperingati 10 tahun lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dengan mengangkat tema "Tantangan Pengelolaan Layanan Informasi Publik Kementerian Keuangan di Era Digital".

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya mengenang saat lahirnya UU Keterbukaan dan perkembangannya hingga kini.

"Kita mengadakan seminar 10 tahun UU Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 persis waktu saya keluar Indonesia dan saya kembali. Saya terus terang sebagai Menkeu yang kembali menduduki jabatan yang sama melihat perubahan era keterbukaan dan terutama digitalisasi dari teknologi digital itu mengubah banyak sekali apa yang kita sebut baik permintaan maupun penawaran informasi," kata Menkeu Sri Mulyani di kantornya, Senin, 27 Agustus 2018.

Dia menjelaskan, di era digital saat ini publik membutuhkan dan memiliki akses informasi yang lebih beragam.

Oleh karena itu, momen tersebut juga dijadikan ajang peluncuran aplikasi baru Kemenkeu, yaitu aplikasi mobile Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Kemenkeu berusaha mewujukan pelayanan yang baik, sehingga tantangan institusi publik seperti Kemenkeu adalah nyata, tidak hanya sekadar kita menerapkan prinsip transparansi untuk menciptakan akuntabilitas," ujar dia.

Peluncuran aplikasi tersebut diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kementeran dan lembaga lainnya dalam rangka transaparansi data dan informasi.

"Bagaimana masyarakat memperoleh akses informasi di mana, melalui apa dan jenis informasi apa yang mereka peroleh itu harus kita pahami. Dengan kita pahami itu kemudian kita sebagai Kemenkeu yang mengelola keuangan negara, kita harus bisa petakan informasi apa yang harus kita presentasikan ke publik."

Dengan ada aplikasi tersebut, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi seputar kondisi keuangan negara.

"Jadi informasi yang sama di tabel neraca keuangan di APBN kalau dulu orang bisa akses di komputer internet, tapi makin sedikit orang yang duduk di meja buka komputer. (Sekarang) banyak yang pegang smartphone saja karena itu kita perlu adaptasikan."

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya