Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) hingga saat ini telah menyalurkan bantuan sosial tanggap darurat senilai Rp 1,25 triliun untuk korban gempa Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Sejauh ini Kemensos sudah mengeluarkan dana Rp 1,2 triliun lebih," ujar Staf Ahli Menteri Sosial bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Asep Sasa Purnama, dalam diskusi Forum Merdeka Barat, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Sasa menjelaskan, jumlah tersebut dikeluarkan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pemenuhan tempat tinggal sementara, pemenuhan kebutuhan makan. Adapun anggaran dan logistik yang disediakan Kemensos antara lain untuk membangun 1.519 unit rumah tinggal sementara.
Baca Juga
Advertisement
"Kemudian, Kemensos juga telah mengkoordinasi pemenuhan kebutuhan makanan, dengan meluarkan cadangan beras sebesar 100 ton dari gudang Bulog provinsi. Lalu, beras regular dari Kemensos untuk stok Provinsi NTB," ujar dia.
Sasa menambahkan, di luar itu Kemensos juga telah memberikan sembako sebanyak 21.000 paket terdiri dari beras 5 kilogram (kg) dan lauk pauk. Serta dapur umum lapangan sebanyak 12 titik.
"Pemerintah juga telah menyalurkan santunan korban wafat 565 orang dan telah diberikan uang duka Rp 20 juta atau total Rp 8,4 miliar. Santunan duka relawan PMI (Palang Merah Indonesia) sebanyak 2 orang sebesar Rp 20 juta. Korban meninggal tersebar di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Barat, Mataram, Sumbawa, dan Sumbawa Besar," kata dia.
Selain itu, Kemensos juga telah menyediakan dana jaminan hidup sebesar Rp 900.000 per jiwa selama tiga bulan, bantuan isi hunian tetap sebesar Rp 3 juta per Kartu Keluarga (KK).
Kemudian menggelar pelayanan dukungan psikososial dengan mengerahkan pendamping di 10 posko dan dipusatkan di Lapangan Supersemar, Lombok Utara.
"Kemensos tetap menjalankan program Perlindungan Sosial Berkelanjutan dengan memberikan jaminan dan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 325.320 keluarga penerima manfaat dan beras sejahtera (rastra) untuk 473.049 keluaga penerima manfaat," ujar dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini
Fasilitas Publik Berfungsi Kembali pada Desember 2018 di Lombok
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) akan segera kembali proses pembangunan rumah untuk para korban gempa Lombok, di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sejauh ini, laporan yang telah masuk ke Kementerian PUPR, ada sekitar belasan ribu bangunan yang teridentifikasi untuk dilakukan penataan kembali.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danish H Sumadilaga mengatakan, pada prosesnya pembangunan ini akan dibagi menjadi dua klasifikasi.
Pertama, menyangkut dengan fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pasar dan lain sebagiannya. Kemudian kedua adalah berkaitan dengan rumah masyarakat.
"Jadi menargetkan untuk perbaikan rumah itu sebetulnya fasilitas publik sesuai dengan Intruksi Presiden (Impres), fasilitas publik itu agar berfungsi kembali supaya anak bisa sekolah sampai dengan Desember 2018," kata Danish dalam diskusi Forum Merdeka Barat, dengan tema Konstruksi Fasilitas Dasar Pasca Gempa Lomboh 2018, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin 27 Agustus 2018.
Danish menambahkan, untuk pembangunan rumah masyarakat sendiri, baru akan dimulai pada November 2018, dan diperkirakan akan selesai dalam waktu enam bulan kedepan.
Danish mengatakan, dalam hal ini masyarakat juga akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai. Uang tersebut, diberikan pemerintah untuk membiayai proses pembangunan rumah kembali. Adapun besaran pembiayaan tersebut dikelompokan berdasarkan tingkat kerusakannya.
"Masyarakat akan mendapat bantuan uang untuk yang rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta. Pemerintah berpesan agar uang itu difungsikan untuk mebiayai membangun rumah kembali agar lebih baik," sebutnya.
Dalam prosesnya, Kementerian PUPR akan menjadi fasilitator dan mendampingi masyarakat dalam pembangunan rumah tersebut.
"Untuk itu, kita harus menjaga bangunan yang kita bangun kembali ini lebih baik dan juga tahan gempa. Sehingga Kementerian PU mendampingi tersebut agar masyarakat membangun itu dengan lebih baik agar mengantisipasi lebih baik," kata dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
