Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Sosial Agus Gumiwang.
Advertisement
Sri Mulyani mengatakan, dalam pertemuan dia menyampaikan kepada JK mengenai total anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah pusat untuk menangani gempa Lombok.
"Sampai hari ini pencairan yang dilakukan untuk menangani bencana di NTB telah mencapai Rp 1,9 triliun," kata Sri Mulyani di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (27/8).
Jumlah uang itu merupakan akumulasi dari bantuan yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sejumlah kementerian lain. Dari BNPB misalnya, sebanyak Rp 307 miliar yang digunakan untuk memperbaiki 5.000 rumah rusak akibat gempa Lombok.
"Kemudian untuk Kementerian Sosial Rp 1,25 triliun di dalam rangka untuk memberikan santunan, paket sembako, dapur umum, bahan-bahan sandang, pangan, logistik termasuk tenda," jelasnya.
* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.
Saksikan tayangan video menarik berikut ini:
Tujuh Miliar untuk Pengobatan
Kementerian Kesehatan mengalokasikan Rp 7,8 miliar untuk pembelian obat-obatan, logistik gizi, dan tenda pos kesehatan. Sementara Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 176,2 miliar. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil tanki air, mobil sanitasi, dump truck, toilet cabin, genset dan tenda.
"Kemendikbud Rp 230 miliar untuk tenda darurat pembelajaran, peralatan mobil dan school kit. Menteri ESDM Rp 1,5 miliar untuk sumur tanggap darurat," papar Sri Mulyani.
Menanggapi laporan yang masuk, JK menginstruksikan agar kementerian dan lembaga terkait mengidentifikasi identitas pemilik rumah rusak akibat gempa Lombok. Selain itu, JK juga meminta bawahannya mengklasifikasi tingkat kerusakan rumah.
"Instruksi dari Bapak Wapres adalah untuk rumah yang sekitar 70.000 pendekatan yang paling baik adalah diidentifikasi nama, alamat. Dan kalau berdasarkan tingkat kerusakannya kita akan transfer tahap pertama secara keseluruhan," kata Sri Mulyani.
Reporter: Titin Supriatin
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
