Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tujuannya untuk menarik lebih banyak investor asing ke Indonesia. Tercatat sudah ada 12 KEK yang sedang dibangun.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Maxensius Tri Sambodo menilai pengembangan KEK belum memuaskan dan memberikan hasil signifikan. Sebab Indonesia belum memiliki satu contoh kawasan yang dapat dijadikan best practice.
Baca Juga
Advertisement
"Kita masih meraba-raba. Kita belum lihat KEK yang bisa menjadi role model," ujar dia di Kantor LIPI, Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Pemerintah, menurut dia, seharusnya mengembangkan satu wilayah KEK sampai tuntas sehingga dapat dijadikan sebagai benchmark untuk pengembangan KEK di wilayah lain.
"Pengembangan satu KEK belum berhasil, bangun yang lain. Di bikin di sini, di sini. Kita nggak punya best practice," kata dia.
"Bahwa KEK didesain sebagai laboratorium. Dicoba sebelum dilakukan di nasional. Coba di KEK sebagai tempat exercise policy. Pesannya kalau berhasil kita terapkan ke tempat lain," imbuh dia.
Karena itu, menurut dia, Pemerintah sebaiknya mulai menata serta menuntaskan proyek KEK yang saat ini ada sehingga dapat dijadikan contoh untuk yang lain.
"Kita lebih banyak numbers of KEK dari pada kualitas. Sebaiknya yang sudah ada sekarang, beberapa diatur dijadikan sebagai best practice," tandasnya.
Reporter: Wilfridus Setu Umbu
Sumber: Merdeka.com
* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini
Bangun Dua KEK Pariwisata di Jabar Butuh Dana Rp 8 Triliun
Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan, saat ini pemerintah berencana membangun dua kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata atau KEK Pariwisata di Cikidang dan Pangandaran, Jawa barat. Anggaran yang diperkirakan digelontorkan sebesar Rp 8 triliun.
"Kami mengusulkan dua kawasan ekonomi khusus pariwisata. Satu di Sukabumi (Cikidang). Satu di Pangandaran. Kalau untuk yang Cikidang itu kira-kira Rp 3 triliun. Kalau Pangandaran lebih besar, total Rp 5 triliun. Jadi Rp 8 triliun," kata dia saat ditemui, di Kemenko Maritim, Selasa (21/8/2018).
Dia mengharapkan, ada dua KEK pariwisata ini akan bisa menggunakan pengembangan pariwisata di Jawa Barat bagian Selatan.
Baca Juga
"Kalau untuk Pangandaran pasti untuk wisata bahari. Kalau untuk yang sukabumi itu adalah agrowisata," kata Arief.
Menurut Arief, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian PUPR, terkait akses menuju kedua KEK tersebut.
"Tadi sudah dibahas dengan PUPR, Kemenhub termasuk kemungkinan pengembangan bandara di sukabumi. Jadi jangan khawatir, kalau aksesnya tidak ada pasti Kemenpar tidak akan mengusulkan untuk dibangun KEK di sana," ujar dia.
Rencana pembangunan KEK pariwisata ini, kata Arief masih harus diajukan dan kepada Kemenko Perekonomian. Jika proses pengajuan berjalan mulus, maka pengembangan sudah dapat dijalankan di awal 2019.
"Tahun ini kami harapkan kedua KEK itu sudah disetujui oleh Kemenko Perekonomian. Begitu oke, tahun 2019 kami bisa memulai untuk pengembangan di KEK," tutur dia.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
