Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Jokowi-JK akan segera merealisasikan penggunaan perluasan biodiesel 20 persen (B20) pada 1 September 2018. Untuk mendukung penerapan ini, pemerintah telah menyediakan B20 siap pakai sebanyak 2,9 kiloliter (kl).
Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor mengatakan, penerapan B20 telah siap secara keseluruhan.
"Total 2,9 juta kiloliter. Tidak ada masalah, 1 September jalan," ujar dia di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Tumanggor mengatakan, 2,9 juta kl B20 siap pakai ini akan ditempatkan di enam depo. Nantinya, sebanyak 2,9 juta kl tidak langsung digelontorkan ke pasar tapi disalurkan secara bertahap hingga akhir tahun.
Baca Juga
Advertisement
"Ke enam depo, tidak sekaligus semuanya. Mungkin bulan pertama 500, bulan kedua 600, bertahap sampai Desember totalnya 2,9 juta kl PSO dan Non PSO. Harganya hari ini keluar dari Menteri ESDM," tutur dia.
Tumanggor menambahkan, penambahan pasokan ini tidak akan mengganggu kontrak dengan perusahaan ang sebelumnya telah menyetujui penyediaan B20 untuk PSO. Namun, akan dilakukan amandemen untuk menyesuaikan kontrak dengan permintaan B20 yang baru.
"PSO bisa diamandemen, tadi kita rundingkan. Untuk nambah yang September Desember, karena tambahan ini ada juga si A alokasinya ke sini, tadinya enggak ada di kontrak lama. Nanti diamandemen kontrak," kata dia.
"Misalnya begini tadinya, PT A katakanlah 200 ribu ton, sekarang ada tambahan dia dapat 300, tinggal diamandemen dari 200 menjadi 300. Lokasi ke mana, mungkin ada tambahan lokasi, nanti ditambah lokasinya. Dan sejak 1 September siapa tidak campur kena denda," ujar dia.
Di tempat terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar mengatakan hingga akhir 2018, pihaknya memperkirakan total konsumsi unsur nabati atau FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) mencapai empat juta KL.
Meskipun demikian Archandra enggan menjabarkan secara lebih terperinci, berapa komposisi pasokan FAME, PSO dan non PSO.
"PSO dan non-PSO jumlah 4 juta KL. Sampai Desember (2018)," ujar dia dalam bincang santai, di Penang Bistro Kebon Sirih, Jakarta, Selasa pekan ini.
Sementara pada 2019, Archandra mengatakan, Kementerian ESDM telah memprediksi kebutuhan FAME mencapai 6,7 juta KL. "Januari sampai Desember tahun depan itu 6,7 juta KL," tutur dia.
Reporter: Wilfridus Setu Embu dan Anggun P.Situmorang
Sumber: Merdeka.com
* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini
Pemakaian Biodiesel 20 Persen, RI Hemat Devisa USD 5,5 Miliar
Sebelumnya, Pemerintah terus merampungkan rencana perluasan penerapan B20 (biodisel dengan pencampuran minyak solar dan minyak sawit 20 persen) untuk non public service obligation (PSO) dan nonPSO.
Penerapan ini salah satunya bertujuan untuk menekan kebutuhan impor dan peningkatan harga kelapa sawit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Bidang Perekonomian), Darmin Nasutionmengatakan, penerapan B20 dapat berdampak pada penghematan devisa negara sekitar USD 5,5 miliar per tahun. Dengan asumsi Indonesia menggunakan B20 secara penuh pada PSO dan non PSO.
"Dengan melaksanakan B20 untuk PSO dan non PSO paling tidak ada dua dampak positifnya. Satu penghematan devisa. Kalau sudah full B20 nya mudah-mudahan dalam waktu enggak lama beberapa bulan kita bisa mencapainya, itu setahun bisa menghemat USD 5,5 miliar," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat 20 Juli 2018.
Dengan penghematan sebesar USD 5,5 miliar, secara harian Indonesia dapat menghemat USD 21 juta per hari. "Berarti sehari, hari kerja ya 260 hari dalam setahun. Berarti sehari USD 21 juta itu penghematannya. Penghematan bukan keuntungan," ujar dia.
Penghematan ini dapat dilakukan karena penerapan B20 akan mengkombinasikan penggunaan solar dan minyak sawit. Sehingga, ketergantungan Indonesia terhadap impor dapat ditekan. "Artinya kita tidak pakai valas lagi, kerena diisi oleh biodiesel nya," kata Darmin.
Darmin mengatakan, penerapan biodisel ini sebenarnya sudah dilakukan pada PSO. Namun, dalam perjalanannya masih tergolong lambat karena hanya digunakan oleh beberapa sektor. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong agar penerapan B20 dapat diperluas.
"Jadi biodiesel itu sebetulnya pemerintah itu punya peraturan pemerintah nomornya 61, yang mengatur kewajiban atau mandatori menggunakan B20. Selama ini yang berjalan itu adalah itu ada dua kelompok besar PSO dan Non PSO. Yang jalan itu PSO walaupun kurang optimal juga," ujar dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
