Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyarankan DPR untuk mengawasi deklarasi Gerakan 2019 Ganti Presiden di berbagai kota.
Hal itu dia ungkapkan usai menerima kunjungan Neno Warisman dan Ahmad Dhani Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.
Advertisement
"Mungkin nanti kalau ada lagi saya kira ada baiknya supaya ada fungsi pengawasan DPR juga diundang, supaya kita bisa mengawasi langsung," kata Fadli Zon.
Menurut dia, anggota DPR yang bersedia nantinya akan ikut turun kelapangan dan mengawasi jalannya deklarasi. Upaya itu dilakukan jika aparat tidak bertindak secara masif untuk mengamankan aksi #2019GantiPresiden.
"Saya juga kalau pas waktunya saya juga akan bersedia untuk ikut bergabung paling tidak untuk mengawasi supaya tidak terjadi tindakan-tidak seperti itu. Kalau aparat tidak bisa melakukan kan kita bisa menggunakan laskar-laskar rakyat juga untuk mengamankan tindakan itu karena ini adalah hak konstitusional," ungkap dia.
* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini
Hak Konstitusional
Fadli juga menegaskan, jika aparat tidak mengamankan, tim pengamanan internal dari partai-partai pendukung gerakan 2019 Ganti Presiden siap membantu pengamanan.
"Kita juga punya infrastuktur dari partai, organisasi yang punya pandangan yang sama untuk mengamankan. Karena ini adalah hak konstitusional. Hak konstitusional itu di atas parpol di atas ormas, di atas segalanya," ucap dia.
Diketahui, Fadli bertemu dengan Neno Warisman dan Ahmad Dhani, Selasa (28/8). Dalam pertemuan itu mereka berdua mengungkapkan kronologi rinci kejadian penolakan dan juga pengepungan yang dialami oleh Neno dan Dhani.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Advertisement
