Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan hari ini Rabu (29/8) mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, H. M. Jusuf Kalla membuka secara resmi rangkaian acara 'The 7th IndoEBTKE ConEx 2018' yang dilaksanakan pada tanggal 29 - 31 Agustus 2018 di Balai Kartini - Jakarta.
Acara ini merupakan agenda tahunan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) yang didukung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) c.q Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
Advertisement
Dalam sambutannya, Wakil Presiden menjelaskan acara ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi baru terbarukan sebagai sumber energi bersih masa depan serta senada dengan upaya perwujudan Nawa Cita Presiden Joko Widodo.
"Kebutuhan energi meningkat kira-kira 12% tiap tahun. Kebutuhan energi adalah sebuah keniscayaan yang tidak pernah berhenti. Setiap kemajuan tidak mungkin tanpa energi. Apalagi masyarakat saat ini yang berada di apartemen atau rumah-rumah bertingkat ingin punya AC, TV, mesin cuci. Makanya, kita harus menciptakan iklim udara yang lebih baik," kata Wakil Presiden.
Ke depan, Kalla berharap Pemerintah akan segera mencari terobosan baru untuk menciptakan energi bersih, berkelanjutan, memiliki harga terjangkau sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan modal di sektor Energi Baru Terbarukan. "Terobosan yang ingin dicapai agar mempunyai energi yang bersih, sustainable dan konstan harganya," harap Kalla.
Senada dengan Wapres, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan bahwa sesuai dengan komitmen Indonesia pada COP 21 di Paris tahun 2015 mengenai penurunan emisi karbon, pengembangan energi baru terbarukan harus didorong dan dipercepat. Oleh karenanya, Kementerian ESDM terus bekerja keras untuk merealisasikan strategi percepatan pengembangan EBT, salah satunya melalui perluasan pencampuran Biodiesel dalam BBM sebesar 20% untuk sektor transportasi.
"Pengembangan EBT didorong lebih cepat. Sampai hari ini di sektor ketenagalistrikan, EBT menyumbang 12,7% dalam bauran energi, masih perlu 10% untuk mencapai 23%. Sektor transportasi sesuai arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, perluasan B20 akan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 September 2018 untuk sektor transportasi dan BBM, sehingga bauran EBT bisa menjadi 15%," kata Menteri Jonan.
Lebih lanjut, Pemerintah mengharapkan acara ini mampu menghasilkan masukan sekaligus terobosan-terobosan baru yang mendukung program dan kebijakan pemerintah dalam mempercepat pengembangan EBT. "Makin lama, makin baik. Diskusinya sedikit, eksekusinya cepat," kata Menteri ESDM.
Surya Darma selaku ketua Panitia menyampaikan bahwa saat ini pemerintah juga telah menunjukan komitmennya untuk merealisasikan target yang ditetapkan pemerintah melalui kejelasan dan transparansi dari metodologi yang digunakan dalam menentukan penurunan emisi. Masyarakat Energi Terbarukam Indonesia (METI) telah dan akan terus bekerjasama dengan pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.
"METI merasa bangga menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk ikut menarik para investor, mencari terobosan teknologi dan regulasi dan pola pendanaan untuk mencapai target bauran energi 23% pada tahun 2025. Salah satunya dengan mendukung percepatan B20," ujar Surya.
Surya mengakui masih banyak tantangan dalam pengembangan EBT di Indonesia secara komersial seperti menciptakan harga yang kompetitif bagi para investor.
Mengambil tema "Investment Breakthrough to Achive Renewable Energy Target", acara IndoEBTKE ConEx tahun ke-7 ini menekankan energi terbarukan menjadi solusi untuk keamanan energi yang mana pada saat ini terjadi krisis energi di berbagai sektor. Berbagai rangkaian kegiatan diselenggarakan pada acara IndoEBTKE Conex ini antara lain conference, exhibition, breakout session paper competition, dan training session.
Diskusi yang menarik mengenai energi terbarukan, teknologi energi terbarukan baik dari sisi surface maupun subsurface akan diulas pada kegiatan ini, termasuk diskusi berbagai pihak yang terlibat mulai dari investors, developers, PT PLN (Persero) PT Pertamina, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, Praktisi Internasional dan masih banyak lagi telah dijadwalkan.
(*)
