Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menuturkan, dirinya ditawarkan sebagai ketua tim kampanye nasional pasangan Jokowi-Ma'ruf. Tawaran itu disampaikan Jokowi melalui Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Teten Masduki dan Staf Khusus Presiden Ruhaini Dzuhayatin.
"Memang ada yang pernah ada menghubungi saya Pak Teten Masduki dan bu Ruhaini katanya membawa pesan presiden ingin dijadikan ketua timses nasional," kata Din di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).
Advertisement
Namun, Din tak memberikan balasan lantaran bukan Jokowi atau Ma'ruf yang menyampaikan secara langsung.
"Namun saya belum percaya kalau Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sendiri menyampaikan kepada saya. Makanya saya tak jawab waktu itu," imbuhnya.
Dia menceritakan pesan itu disampaikan tiga hari sebelum tim kampanye nasional Jokowi menyerahkan struktur ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Atau pada 17 Agustus 2018.
"Tiga hari sebelum diajukan ke (KPU). Tapi saya tidak jawab tapi belakangan beliau bilang kemarin mau dihubungi untuk dilibatkan dalam timses, itu istilahnya Pak Teten. Kalau ada suara lain membawa pesan presiden untuk diminta kesediaan menjadi ketua timses gitu," kata dia.
* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.
Saksikan tayangan video menarik berikut ini:
Tanggapan Din Syamsuddin
Din mengaku tidak mau menjadi ketua maupun anggota tim sukses pasangan calon manapun. Sebab dirinya terlibat aktif di PP Muhammadiyah. Sebagai mantan ketua umum PP Muhammadiyah.
"Karena itu saya jaga betul yang saya teladankan sebagai warga Muhammadiyah sekarang. Saya tak mungkin menjadi atau masuk sebagai apa pun dalam tim sukses pasangan mana pun," tegasnya.
Din melanjutkan dirinya berkomitmen sebagai penengah gerakan lintas agama dan lintas suku. Karena itu, dia harus menjaga keseimbangan.
Din juga berdalih tak mungkin berpihak lantaran berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatannya sebagai Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
"Maka yang ngajak-ngajak saya ikut timses mana pun harus tahu, saya ini PNS tidak boleh. Lebih bagus begini saja," pungkas Din.
Advertisement
