Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah tidak akan lepas tangan terhadap perbaikan infrastruktur dan perumahan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pasca gempa.
Luhut mengungkapkan, hasil dari rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, pemerintah akan memberikan bantuan dana untuk pembangunan kembali rumah masyarakat yang hancur akibat goncangan gempa.
Baca Juga
Advertisement
"Proses pembangunan rumah yang rusak dan infrastruktur sudah mulai dilakukan, dan 1 September sudah mulai berjalan efektif," ujar dia di Yogyakarta, Kamis (30/8/2018).
Dia menyatakan, tiap rumah yang rusak akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 50 juta kepada 70 ribu rumah yang telah terdata.
"By name by address, itu 70 ribu rumah lebih diberikan bantuan Rp 50 juta, per bulan dapat Rp 10 juta. Itu disiapkan tukangnya, bahan bangunannya, disiapkan begitu sehingga harga bisa kontrol, nanti diberikan pendampingan," kata dia.
Luhut berharap segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi di Lombok mendapatkan dukungan.
Dengan demikian kondisi di pulau tersebut bisa segera pulih dan wisatawan mancanegara tidak khawatir untuk berlibur ke Lombok.
"Kemarin di Gili Trawangan turis sudah mulai datang. Jadi kenapa kita tidak tetapkan sebagai bencanan nasional. Kalau kita tetapkan status itu, maka itu ada travel warning, asuransi (bagi turis) juga tidak mau cover. Yang menderita masyarakat di sana. Jadi kalau tidak mengerti jangan telalu nyinyir, tapi kalau kritik ya bagus," tandas dia.
* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini
Tonton Video Menarik Ini
Dampingi Masyarakat Bangun Rumah Tahan Gempa, 400 Insinyur Muda Dikirim ke Lombok
Sebanyak 400 insinyur muda yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 dikirim ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menjadi pendamping masyarakat saat membangun rumah tahan gempa.
“Ke-400 tenaga pendamping itu akan diberangkatkan secara bertahap mulai Kamis, 30 Agustus 2018 dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti mengutip laman Sekretariat Kabinet, Rabu (29/8/2018).
Baca Juga
Basuki menjelaskan, perbaikan rumah warga yang roboh diguncang gempa akan dimulai pada 1 September 2018, dan sesuai arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla ditargetkan bisa selesai dalam waktu 6 bulan sehingga NTB bisa bangkit kembali lebih cepat.
Renovasi rumah yang rusak, lanjut Menteri PUPR, akan dilakukan masyarakat secara gotong royong, dengan pendampingan dari tenaga fasilitator. “Rumah harus dibangun dengan kualitas yang lebih baik, mampu menahan guncangan gempa karena potensi gempa terjadi di masa mendatang tetap ada,” ujar dia.
Dalam melakukan pendampingan, menurut Basuki, nantinya akan dibentuk tim fasilitator yang terdiri dari 9-10 orang yang bertanggung jawab untuk pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi 100-150 rumah.
Menurut Menteri PUPR, banyaknya jumlah dan luasnya sebaran rumah yang rusak membutuhkan tenaga fasilitator yang banyak pula. Dari perkiraan, kebutuhan tenaga pendamping untuk perbaikan sekitar 74 ribu unit rumah diperlukan sebanyak 2.000 tenaga fasilitator.
“Oleh karena itu, Kementerian PUPR juga mengajak keterlibatan mahasiswa teknik PTN/PTS untuk menjadi bagian dari tim fasilitator sebagai bagian dari kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa dalam mempercepat proses rehabilitsi dan rekonstruksi,” kata Basuki.
Advertisement
