Liputan6.com, Kuala Lumpur - Dalam waktu dekat, pemerintah Malaysia akan mengenakan pajak antara 5 hingga 10 persen pada penjualan barang, dan enam persen untuk retribusi layanan. Dijelaskan oleh kepala bea cukai negara itu, Subromaniam Tholasy, perubahan aturan terkait akan mulai berlaku resmi pada 1 September mendatang.
Pajak Penjualan dan Jasa (SST) tengah diperkenalkan kembali setelah pemerintah --yang dipimpin Perdana Menteri Mahathir Mohamad-- mencabut kebijakan pajak barang dan jasa (GST) yang tidak populer awal bulan ini.
GST, yang mencakup berbagai penjualan benda dan layanan lebih luas dibandingkan SST, diperkenalkan pada 1 April 2015 dengan nilai yang ditetapkan sebesar 6 persen.
Sementara persentase yang dibebankan pada barang, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia pada Kamis (30/8/2018), disebut lebih tinggi daripada sistem lama, di mana total 5.443 obyek pajak telah dinyatakan dikecualikan, dibandingkan dengan 544 benda berkategori serupa di bawah aturan GST.
Di antara berbagai obyek yang tidak akan dikenakan pajak ialah makanan seperti beras, minyak goreng dan roti, barang-barang umum seperti koran dan kursi roda, serta obat-obatan.
Baca Juga
Advertisement
Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, mengatakan pada hari Kamis bahwa karena peningkatan besar dalam pengecualian, SST diproyeksikan mampu meraih kenaikan pendapatan pajak sebesar 21 miliar ringgit (setara Rp 74,6 triliun) pada 2019 mendatang, dari total perolehan GST tahun lalu, senilai 44 miliar ringgit, atau setara Rp 156 triliun.
"Jadi, skema baru ini berarti kami telah mengembalikan 23 miliar ringgit (setara Rp 81,7 triliun) kepada rakyat," kata Lim.
Menteri Lim mengatakan rezim pajak baru seharusnya tidak mengarah pada harga yang lebih tinggi, meskipun "beberapa inflasi" kemungkinan besar terjadi.
"Jika ada peningkatan (dalam harga), itu mungkin karena mencari keuntungan oleh bisnis," kata Menteri Lim.
Inflasi utama melambat menjadi 1,3 persen pada kuartal kedua dan diperkirakan bergerak moderat sepanjang tahun, lapor bank sentral Malaysia.
Pemerintahan PM Matahathir Mohamad telah menuduh bahwa Najib Razak menyalahgunakan dana yang dikumpulkan melalui GST untuk membiayai proyek-proyek kroni, dan membantu menutupi skandal multi-miliar dolar pada dana negara, atau dikenal sebagai 1MDB.
* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini
Simak video pilihan berikut:
Siapkan Proyek Mobil Nasional Ketiga
Sementara itu, pemerintah Malaysia dikabarkan segera merilis proyek mobil nasionalnya yang ketiga pada 2020. Hal itu, menurut Menteri Pengembangan Pengusaha Mohd Redzuan Yusof, merupakan perwujudan dari instruksi Perdana Menteri Mahathir Mohammad, sesaat setelah menjabat sebagai pemimpin Negeri Jiran.
Ditambahkan oleh Menteri Redzuan, bahwa proyek itu dapat merevitalisasi industri otomotif nasional, demikian dilaporkan oleh kantor berita Bernama.
"Kami berusaha untuk menghidupkan kembali dan menumbuhkan industri ini karena potensinya yang luar biasa," kata Menteri Redzuan kepada para wartawan setelah membuka pertemuan TOC Automotive College, pada Sabtu 4 Agustus 2018.
"Selain itu, manufaktur komponen mobil juga merupakan salah satu sektor yang mendorong usaha kecil dan menengah (UKM)," lanjutnya sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada 8 Agustus 2018.
Rencana PM Mahathir untuk meluncurkan proyek mobil nasional ketiga telah menimbulkan pro dan kontra di tengah publik Malaysia, karena melibatkan biaya awal yang tinggi pada saat pemerintah telah bersumpah untuk memotong pengeluaran, guna mengurangi utang senilai satu triliun ringgit.
Selain itu, PM Mahathir sebelumnya setuju dengan mitra koalisinya bahwa ia akan menyerahkan kepemimpinan negara itu kepada Anwar Ibrahim setelah sekitar dua tahun.
Advertisement
