Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengundang PT Freeport Indonesia untuk membahas kesiapan perusahaan tambang tersebut menggunakan biodiesel 20 persen (B20). Selain Freeport, rapat tersebut juga dihadiri oleh PT Pertamina (Persero).
Direktur Logistik Supply Chain dan Infrastruktur PT Pertamina, Gandhi Sriwidodo mengatakan, pihaknya tetap akan memasok B20 untuk Freeport. Nantinya, B20 tersebut akan digunakan untuk operasional Freeport yang berada di kaki gunung atau tidak terkena temperatur -3 derajat Celsius.
"Freeport tetap diminta untuk semaksimal mungkin menggunakan B20. Nanti ada solusi begini, yang di bawah, yang di darat yang tidak terpengaruh temperatur akan dilayani Pertamina melalui depotnya," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (3/9/2018).
Baca Juga
Advertisement
Ghandi mengatakan, depot milik Pertamina di Timika akan ditugaskan memasok B20 untuk bagian perusahaan di kaki gunung. Sementara untuk Grasberg (kawasan dengan suhu -3 derajat Celcius) masih akan dikaji.
"Bagian bawah gunung, di kotanya. Kan ada temperatur normal dan ada yang di Grasberg. Grasberg masih dikaji dulu. Sementara ini yang dibawah itu, yang tidak terpengaruh suhu -3 derajat C itu akan disupply oleh Pertamina dari depot terminal Pertamina di Timika," tutur dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, beberapa sektor seperti alat utama sistem persenjataan (alutsista), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), dan alat tambang PT Freeport Indonesia masih dibebaskan dari penggunaan B20. Alasannya, sektor tersebut masih membutuhkan audit secara mendalam.
"Katanya karena Freeport karena alasan ketinggian. Katanya bisa menyebabkan beku CPOnya. Kita bilang audit, kalau audit tidak mendukung, ya tidak bisa. Harus pakai dia," ujar Menko Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 31 Agustus 2018.
Sementara itu, untuk alutsista milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diberikan waktu selama 2 bulan untuk menyesuaikan sejak peluncuran biodiesel 20 persen dilakukan pemerintah. Usai masa audit dua bulan dilakukan, maka TNI wajib melaporkan hasilnya kepada pemerintah.
"TNI memang meminta kalau untuk angkutan B20 orang, barang bisa dilakukan. Tapi untuk alat tempurnya masih minta diaudit dua bulan dari sekarang tapi enggak apa-apa. Tapi kita harapkan yang audit punya kredibilitas bagus," tutur dia.
Reporter: Anggun P.Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Keuntungan RI Bila Aturan Campuran Sawit ke Solar Berlaku
Sebelumnya, Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan penggunaan campuran sawit ke solar (B20). Pencampuran minyak nabati kelapa sawit ke dalam solar ini diklaim bisa meningkatkan kualitas mesin kendaraan penggunanya dan mampu mengurangi impor minyak mentah.
Perlu diketahui, selain manfaat itu, masih ada beberapa dampak positif dari penerapan B20 tersebut. Apa saja itu?
Dikutip Liputan6.com, Sabtu 1 September 2018, dari data Kemenko Perekonomian, ada 3 manfaat lain yang lebih konkret.
Pertama, dengan penerapan B20, otomatis akan meningkatkan permintaan kebutuhan kelapa sawit dalam negeri. Dengan demikian mau tidak mau perusahaan akan meningkatkan produksinya.
Dampaknya, akan meningkatkan lapangan kerja di sektor yang bersangkutan. Data Kemenko Perekonomian mencatat akan ada tambahan 321.446 pekerja on farm.
Sedangkan yang off farm mampu menambah 2.426 pekerja. Dengan demikian total tambahan kerja sebesar 323.874 pekerja.
Tidak hanya itu, petani kelapa sawit juga jelas diuntungkan dari kebijakan ini. Diperkirakan pendapatan petani kelapa sawit akan meningkat hingga 24 persen.
Dan yang ke tiga, adalah penerapan B20 mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan penigkatan kualitas lingkungan sebesar 3,84 juta ton Co2e.
Terakhir, yang tidak kalah penting adalah potensi penghematan devisa USD 21 juta per hari atau mencapai USD 5,5 miliar per tahun.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
