Liputan6.com, Jakarta - Kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak KPU menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada rapat pleno Rabu (5/9/2018). Alasannya, ditemukan 25 juta data pemilih ganda dalam 137 juta data pemilih sementara (DPS).
"Kami konfirmasi lagi ke KPU dari data itu, dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25 jutaan pemilih ganda," kata Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).
Advertisement
Dia mengungkapkan, ada kasus satu nama dengan alamat dan NIK yang sama digandakan 11 kali. Data ganda ini ditemukan di beberapa daerah pemilihan (dapil).
"Kami dengan ini meminta sebelum ditetapkan oleh KPU disegerakan dulu semua data DPS yang sudah diupdate," jelas Mustafa.
Temuan tersebut dibincangkan dalam rapat para sekretaris jenderal Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat, malam ini. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menuturkan masih ada 45 juta data pemilih yang belum diterima partai pengusung Prabowo-Sandiaga.
Karena itu, koalisi oposisi ini akan menolak pleno penetapan DPT KPU, sebelum semua data pemilih sementara diserahkan kepada semua partai politik.
"Maka kami minta KPU menyerahkan data 185 juta pemilih itu terlebih dahulu. Kami ingin pilpres dan pileg berlangsung jujur dan adil," pungkasnya.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Saksikan video pilihan di bawah ini
