Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui di tengah kondisi saat ini menentukan asumsi rupiah untuk RAPBN 2019 tidak mudah.
"Terus terang dalam kondisi hari ini menetapkan nilai tukar rupiah tahun depan tidak mudah," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Selasa (4/9/2018).
Sebagai informasi, pada nota keuangan 16 Agustus lalu telah ditetapkan asumsi rupiah adalah 14.400 per dolar AS. Sri Mulyani mengungkapkan, angka tersebut juga sudah dinaikkan dari asumsi awal yang hanya 14.000.
"Kemarin disepakati range nilai tukar 14.000 dan kami ubah di nota keuangan (menjadi) 14.400,"tutur dia.
Baca Juga
Advertisement
Kendati demikian, dia menegaskan asumsi rupiah di level 14.400 per dolar AS perlu dibahas kembali.
"Kami memperkirakan 14.400 dengan kondisi prediksi untuk tahun depan, ini perlu kita bahas bersama kembali,” ujar dia.
Dalam kesempatan serupa, salah satu anggota fraksi partai PAN, Hakam Naja juga menyoroti hal serupa. "Asumsi nilai tukar rupiah di RAPBN 2019 sebesar 14.400. Siang ini (sudah) 14.980," kata dia.
Dia mengusulkan asumsi nilai tukar rupiah dikoreksi dari 14.400 menjadi 14.600 per dolar AS. "Kami mengusulkan yang realistis 14.600 untuk nilai tukar Rupiah di RAPBN 2019," tutur Hakam.
Sebelumnya, Pemerintah menyadari, tahun depan masih banyak faktor yang menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. "Baik dari faktor dinamika ekonomi negara maju, termasuk normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, serta perkembangan ekonomi Tiongkok," ujar Presiden Jokowi membacakan nota keuangan dan RAPBN 2019 di Gedung DPR, Kamis 16 Agustus 2018.
Dalam nota keuangan dan RAPBN 2019, pemerintah memprediksi nilai tukar rupiah masih berada di level 14.000 per USD. "Nilai tukar Rupiah tahun 2019 diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per USD," kata dia.
Jokowi menuturkan, tantangan pelemahan mata uang tidak hanya dialami rupiah, tetapi juga oleh banyak mata uang negara lain.
Dilihat secara year to date (ytd) rupiah terdepresiasi atau melemah 7,04 persen atau lebih rendah dari India, Brazil, Afrika Selatan, dan Rusia. Sedangkan aliran modal asing telah kembali masuk ke pasar keuangan domestik pada semua jenis aset.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
Rupiah Melemah, JK Ingatkan Masyarakat Kurangi Belanja Barang Mewah
Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah dalam beberapa pekan terakhir. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menghimbau kepada masyarakat agar mengurangi pembelian barang impor atau barang mewah.
JK meminta agar masyarakat berhemat. "Barang lux contohnya. Mungkin jumlahnya tidak besar tapi perlu untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa suasananya sekarang ini suasana berhemat, suasana kita tidak perlu impor lux," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 4 September 2018.
Selain itu, dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak membeli mobil mewah, serta parfum mahal untuk saat ini.
"Tak usah Ferarri, Lamborghini masuk dalam negeri, tak usah mobil-mobil besar dan mewah, tak usah parfum-parfum mahal. Tas-tas Hermes. Walaupun tidak banyak, jangan dalam situasi sulit ini, masyarakat luxuries gitu," papar JK.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengundang Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas mengenai pelemahan nilai tukar rupiah.
Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi meminta jangan sampai pelemahan rupiah menyulitkan jalannya bisnis di Indonesia. Selain itu, para menteri juga diminta menjaga agar investasi asing tidak keluar dari Indonesia.
"Artinya konsen pemerintah tentu saja pertama-tama. Jangan sampai Rupiah kemudian kurs buat bisnis menjadi susah dijalankan dan investasi asing di portofolio mulai pada keluar, lebih banyak ke arah itu. Ya politiknya tentu saja tidak bahas, yang dibahas ekonominya," ujar Menko Darmin.
Pertemuan itu juga membahas mengenai efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga fluktuasi nilai tukar Rupiah. Beberapa di antaranya perkembangan devisa hasil ekspor (DHE), Biodiesel 20 persen (B20) dan ekspor batu bara.
"Presiden mendiskusikan dan menanyakan perkembangan langkah-langkah kebijakan yang sudah diambil terutama mengenai kurs Rupiah, menanyakan mengenai seperti apa perkembangan soal DHE, soal B20, soal ekspor batu bara, soal kebijakan impor yang sedang dibahas di Keuangan," jelasnya.
Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut juga mengatakan, pemerintah akan terus menyampaikan langkah stabilisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat. Hal ini untuk menghindari anggapan bahwa pemerintah belum melakukan langkah apapun dalam meredam pelemahan nilai tukar mata uang garuda.
"Presiden mengatakan jangan sampai kalian sudah lakukan sesuatu, masyarakat bilang belum. Komunikasinya bagaimana, selain komunikasinya juga monitoringnya. B20 bahkan TKDN sudah ngomongin ini 2 tahun berarti monitoringnya gimana? Jangan sampe B20 juga sama lagi," papar dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
