Liputan6.com, Jakarta - Postingan tak biasa muncul di akun Instagram @ustadzabdulsomad, yang merupakan akun resmi pedakwah Ustaz Abdul Somad. Postingan itu bergambar sebuah tulisan yang menyatakan kalau sang pendakwah mendapatkan ancaman intimidasi yang meminta agar ceramahnya di sejumlah daerah dibatalkan.
Di postingan itu, Somad mengaku menerima ancaman dari sejumlah pihak di beberapa daerah, yaitu di Malang, Solo, Boyolali, Jombang dan Kediri. Ancaman juga dia terima di Yogyakarta dan satu daerah di Jawa Timur yang tidak ia sebutkan persis daerahnya.
Advertisement
Somad pun akhirnya membatalkan kegiatannya di sejumlah daerah itu. Padahal, ia mengaku telah mengagendakannya. Pria asal Provinsi Riau ini mengaku terpaksa membatalkan agar tidak terjadi sesuatu yang tak diinginkan.
"Beban panitia yang semakin berat. Kondisi psikologis jemaah dan saya sendiri. Mohon maaf atas keadaan ini, harap dimaklumi," ucap Somad, Selasa (4/9/2018).
Postingan Somad ini menimbulkan reaksi beragam dari sejumlah Netizen. Mayoritas pengguna internet menyayangkan adanya ancaman berujung pembatalan ceramah ustaz kondang itu.
"ustadzku..kami,saya khusus y ummat muslim..selalu mndukungmu ustadz!," cuit @readonedaSabar.
"Semangat tadz. Pas mau jd calon wakil presiden disuruh fokus dakwah. Pas fokus dakwah malah diancem. Mau mereka apa ya ? InshaAllah kebaikan akan selalu menang," ucap akun @aria_andriyadi di kolom komentar instagram Abdul Somad.
Tak hanya di dunia maya, pengakuan Abdul Somad itu juga ditanggapi institusi Polri, selaku lembaga penegak hukum. Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskirim) Polri Irjen Arief Sulistyanto mempersilahkan Abdul Somad melapor bila merasa terancam.
"Ya, kalau ada ancaman, dipersilakan melaporkan kepada polisi," kata Arief di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Menurut Arief, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari Ustaz Abdul Somad terkait ancaman ataupun intimidasi. Dia mengaku akan mengecek apabila ada laporan yang dibuat oleh Ustaz Abdul Somad.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima laporan terkait dugaan ancaman dan intimidasi yang diduga menimpa Abdul Somad.
Setyo mengatakan ancaman bisa saja datang dari jemaah Abdul Somad yang kecewa karena dia batal jadi cawapres.
"Dia yang mengancam siapa, kami belum menerima laporan. Bisa jadi yang mengancam itu orang yang tidak senang dengan dia, bisa jadi kelompok dia juga, karena dia tidak mau jadi capres. Semua kemungkinan itu bisa saja ya," kata dia.
Kendati, polisi tidak bisa memaksakan agar Ustaz Abdul Somad atau pihak panitia membuat laporan.
"Melapor haknya dia, mau melaporkan itu atau tidak. Kecuali kasus yang tidak perlu laporan, itu baru ada (tindakan dari polisi). Kalau tidak lapor, ya polisi tidak menangani," Setyo menegaskan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani justru membela Ustaz Abdul Somad. Menurut dia, materi ceramah Abdul Somad selama ini tidak ada yang mengarah pada ujaran kebencian.
"Ustaz Abdul Somad kan tidak sama sekali membawa ujaran kebencian, tidak mengarah pada makar, tidak ada konten-konten seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan segala macam," ujar Anggota Komisi III DPR RI itu di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).
Arsul mengimbau warga PPP di daerah tidak memanas-manasi dengan melakukan intimidasi. Menurut dia, saat ini lebih banyak anggota PPP dan NU yang siap mengawal ceramah Abdul Somad. Jika ada warga NU yang menolak, menurut dia, itu hanya berbeda pendapat.
"Seperti di Jepara misalnya, sebelum dibatalkan begitu banyak elemen PPP dari NU juga yang bikin meme. Intinya semua siap mengawal UAS di sana," ucap dia.
Abdul Somad Anti-Kebhinekaan ?
Pengakuan serupa bahkan juga disampaikan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla. JK pun menilai harus adanya evaluasi dari masyarakat maupun pihak Abdul Somad terkait kejadian tersebut.
Tentu kita prihatin itu bahwa Ustaz Abdul Somad yang terkenal begitu. Tapi bukan ditolak oleh aparat, masyarakat memang ada pro-kontra," ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Merdeka utara, Jakarta, Selasa (4/8/2018).
Dia pun berharap ada evaluasi untuk mencari tahu apa penyebab masyarakat menolak ceramah dai asal Provinsi Riau itu.
"Tapi ini disamping tentu kita harus lihat kenapa, tentu juga evaluasi secara keseluruhan. Evaluasi di masyarakat, juga Ustaz Somad sendiri mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai," kata JK.
JK menilai selama Somad berceramah tidak ada masalah. Dia juga memberikan fasilitas untuk Somad berceramah.
"Ya tentu kita memberikan fasilitas. Kalau dia ceramah di masjid, silakan, bagus. Tidak ada masalah. Tidak pernah ada masjid yang menolaknya," ucap JK.
JK pun menilai sosok Abdul Somad merupakan ulama yang mempunyai referensi cukup kuat dalam bidang keagamaan. Dia pun menolak bila ada sejumlah isu terkait SARA yang disuarakan Somad di tiap ceramahnya.
"Lucu memang, saya ketawa-ketawa kalau dengar dia. Dan saya kira dia ustaz yang paling banyak punya referensi. Artinya kalau berbuat begini, langsung haditsnya dia tahu, ayatnya dia tahu atau pun sejarah juga tahu. Luar biasa dia ustaz," papar JK.
Sebagai anggota komisi hukum, Arsul bakal menyuarakan agar aparat keamanan sigap menanggulangi intimidasi yang diterima Abdul Somad. Dia mengimbau kepolisian bisa mempertemukan pihak Abdul Somad dengan pihak-pihak yang menolak.
"Saya nanti di raker komisi III, meskipun ada telegram rahasia dari Kapolri, saya akan minta supaya begitu di daerah muncul kasus-kasus daerah seperti di Jateng dan Jatim, justru jajaran Polri di sana langsung sigap mempertemukan," pungkas dia.
Soal Anti-kebhinekaan Terbantah
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Muhaimin Iskandar juga meyayangkan adanya tindak persekusi terhadap Ustaz Abdul Somad. Dia menilai Abdul Somad punya cara pandang yang sama terkait Pancasila dan NKRI.
Keyakinan Wakil Ketua MPR ini didasari dari hasil dialog secara langsung dengan UAS. Menurut dia, nasionalisme UAS tidak diragukan lagi.
"Saya beberapa waktu yang lalu menemui bersama pimpinan-pimpinan MPR dengan Ustad Abdul Somad. Pada prinsipnya, Ustad Abdul Somad punya pandangan yang sama tentang NKRI tentang kebhinekaan dan Pancasila," ujar Cak Imin di Kantor PWNU Jatim, Surabaya, Senin, 3 September 2018.
Menurut Cak Imin, terkait isu UAS yang selalu dikait-kaitkan dengan organisasi terlarang seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah dibantah dengan tegas oleh UAS. Dalam pertemuannya beberapa waktu lalu, UAS sudah memberikan penjelasan secara rinci mengenai isu tersebut.
"Sehingga, dulu-dulu ada pandangan seolah HTI sudah dibantah oleh Ustad Abdul Somad," ucap Cak Imin seperti dilansir dari JawaPos.com.
Cak Imin sadar, meski telah ada klarifikasi dari pihak UAS, namun klarifikasi tersebut belum diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, Cak Imin menyarankan agar klarifikasi itu terus dilakukan oleh UAS sehingga masyarakat luas ikut memahaminya.
"Oleh karena itu dialog, klarifikasi lebih dibutuhkan agar tidak ada kecurigaan atau pun penghadangan," pungkasnya.
Abdul Somad sendiri dalam ceramahnya saat perayaan HUT MPR RI pada 29 September 2018 lalu membantah kalau dirinya anti-kebhinekaan.
"Saya dituding anti-NKRI, Alhamdulillah saya menyanyikan lagu Indonesia Raya, ikut mengerak bendera di dinding sekolah di sebuah kampung pedalaman," kata Abdul Somad.
Somad sendiri mengaku tudingan itu justru berseberangan dengan anggapan sejumlah petinggi negara, yang justu mengundangnya untuk berceramah. "Setelah tudingan Abdul Somad anti-NKRI, Alhamdulillah saya diundang ke Mabes TNI," ucap dia.
Advertisement
Tak Perlu Berpolemik
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta polemik penolakan ceramah Ustad Abdul Somad (UAS) di berbagai daerah dihentikan. Jika memang masih ada penilaian berbeda terhadap cara dakwah Abdul Somad, solusinya perlu diselesaikan dengan cara musyawarah.
Ketua Pengurus Harian PBNU Robikin Emhas mengatakan, kegiatan dakwah merupakan suatu aktivitas untuk mengajak manusia agar mengenal Tuhan dengan lebih baik.
Sehingga dapat membangun hubungan secara vertikal dengan benar. Kegiatan dakwah juga dijamin oleh konstitusi.
"Saya berharap, jika di masyarakat terdapat perbedaan pendapat mengenai aktivitas dakwah, selesaikan dengan musyawarah. Hindarkan penggunaan kekerasan dalam mengelola perbedaan," jelas Robikin di Surabaya, Selasa (4/9/2018).
Meski demikian, lanjut Robikin, seorang pendakwah juga perlu memperhatikan kaidah dan etika. Jangan sampai kegiatan dakwah itu menimbulkan permasalahan dan dapat mengancam kerukunan antar umat beragama.
"Yakni (dakwah) dilakukan dengan lemah lembut dan bijaksana, mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam bingkai keindonesiaan, selayaknya materi dakwah yang disampaikan juga dapat memupuk dan menumbuhsuburkan semangat nasionalisme," ujar Robikin seperti dilansir dari JawaPos.com.
Dia mengingatkan bahwa sejatinya seluruh masyarakat beragama di Indonesia masih bersaudara.
"Harus diingat, andai ada yang merasa tidak dapat dipersatukan oleh semangat nasionalisme dan agama yang sama misalnya, toh kita tetap saja bersaudara. Saudara sesama manusia. Bukankah kita adalah segaris seketurunan dari Adam," tegas Robikin.
Sementara itu, Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jepara, Jawa Tengah membantah adanya ancaman terhadap batalnya Ustadz Abdul Somad (UAS) mengisi ceramah di Jepara.
"Tidak ada ancaman terhadap UAS maupun pondok pesantren," kata Syamsul Anwar, Ketua PC GP Ansor Jepara seperti dilansir dari NU.or.id.
Lebih lanjut, Syamsul membenarkan adanya pro dan kontra perihal kedatangan UAS. Hal ini semakin hangat sesaat setelah tim UAS survei ke lapangan untuk mengecek kondisi kesiapan panitia.
Seorang tim tersebut terlihat mengenakan topi berlogo bendera salah satu organisasi terlarang HTI.
“Tanggal 24 Agustus saat tim UAS datang ke Jepara dalam rangka cek lokasi persiapan pelaksanaan acara. Tiba tiba beredar di media tepatnya di FB ustadz mudhofar/alhusna. Foto-foto tim UAS memakai topi menyerupai simbul HTI beredar ke publik. Hal inilah kemudian memicu pro kontra kembali menguat di masyarakat,” katanya.
Syamsul juga mengungkapkan bahwa setiap hari Ansor selalu berkomunikasi untuk bersama mengamankan kegiatan tersebut. Selain berkoordinasi dengan pihak kepolisian, ia dan anggotanya juga menemui Ketua Pemuda Pancasila Jepara yang diminta oleh Pondok Pesantren Al-Husna sebagai pengamanan kegiatan tersebut.
“Kami, PC GP Ansor sebenarnya hampir tiap hari berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik ketemu langsung maupun lewat telepon dalam rangka upaya menekan memanasnya situasi di Jepara. Sampe H-2 atau tepatnya hari Kamis (30/8), kami masih berkomunikasi dgn pihak penyelenggara/ponpes Al-Husna untuk bersama-sama mencari solusi demi kondusifitas di Jepara dan acara milad Al-Husna tetap berjalan sukses,” terangnya.
Mendengar kegiatan batal dihadir UAS dan Tim Shalawat Azzahir yang sudah direncanakan, GP Ansor Jepara masih sempat mengajak diskusi penyelenggara untuk menawarkan opsi-opsi agar pengajian tetap berjalan dan peringatan milad tetap meriah.
Namun, ia tak mendapat respons positif sehingga ia menginisiasi apel kebangsaan yang diikuti oleh ribuan anggota Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser).
"PC GP Ansor mulai hari Jumat dan Sabtu akhirnya memutuskan lebih baik, menggerakan internal organisasi atau anggotanya fokus bagaimana menciptakan Jepara aman dan kondusif. Muncullah kegiatan apel ribuan Ansor Banser se-Kabupaten Jepara," jelas dia.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :
