Liputan6.com, Manado Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) berharap program pemberdayaan masyarakat semakin matang. Program ini ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Guna mematangkan program tersebut, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin bersama perwakilan dari 11 provinsi menggelar kegiatan sinkronisasi program dan anggaran dekonsentrasi tahun 2018 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pulau Pulau Kecil (PPK) dan Perbatasan Antar Negara (PAN) di Manado, Selasa (4/9/2018).
Advertisement
Direktur Penanganan Fakir Miskin, PPK dan PAN, Abdul Hayat, menjelaskan bahwa sosialisasi program tersebut difokuskan kepada program Kemensos yang berkaitan dengan pemberdayaan.
"Nanti ada kegiatan-kegiatan dekonsentrasi yang kita harus pastikan sinergitasnya antara pusat dan daerah yang mendukung program penurunan angka kemiskinan," ujarnya.
Salah satu program pemberdayaan di wilayah III, imbuh Abdul, dikonsentrasikan kepada Kelompok Usaha BErsama (KUBE).
"Kita mengarah kepada pengelompokkan. Tentunya di pesisir ini kita berharap di desa-desa wilayah pesisir kita akan sentuh dengan kegiatan-kegiatan bagaimana meningkatkan income masyarakat di daerah itu," ucapnya.
Abdul mengatakan bahwa untuk anggaran 2019, Kemensos menyiapkan Rp 20 miliar. Rinciannya, anggaran rata-rata per KPM Rp 2,5 juta dan kalau dikelompokkan menhadi Rp 20 juta sampai Rp 25 juta.
"Kita berharap semua kabupaten di wilayah III sebanyak 182 kabupaten/kota itu bisa disentuh oleh pemberdayaan KUBE ini," kata dia.
Sementara itu, untuk program 2018, lanjut Abdul, saat ini sudah berjalan dan tinggal melakukan proses evaluasi guna mengambil keputusan soal program yang lebih efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, program yang ditentukan akan menyesuaikan dengan kegiatan yang terdapat di Bappeda karena di situ ada skala prioritas pembangunan daerah.
"Kita berharap kegiatan daerah itu harus sinkron dengan kegiatan pusat. Katakanlah (kegiatan) ini harus mendukung kegiatan daerah. Begitu juga sebaliknya, kegiatan daerah harus mendukung kegiatan pusat," ujar Abdul.
Terkait target, dirinya berharap angka kemiskinan di wilayah pesisir tidak melebihi angka kemiskinan nasional di wilayah III sebesar 9,82 persen.
Menurut Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung, yang menjadi pekerjaan rumah saat ini adalah bagaimana menurunkan angka kemisikinan secara permanen. Pemerintah berharap penerima yang sudah berpenghasilan tetap dan berkelanjutan bisa keluar dari program bantuan sosial (bansos).
"Makanya sekarang kita galangkan ini ke lintas kementerian. Ada beberapa kementerian yang membantu kita termasuk Menteri Pertanian. Ini dalam rangka bahu-membahu sinkronisasi untuk menurunkan angka kemiskinan," ucapnya.
Walaupun begitu, Dulung mengaku target penurunan angka kemiskinan di Kemensos tidak banyak. Hanya pada angka 100 ribu per tahunnya. Namun, dia bersyukur Kementerian Pertanian turut membantu dalam memperkuat program tersebut.
"Alhamdulillah juga Kementerian Pertanian sudah meminta dari kita KUBEnya lalu dia kasih bantuan itu kepada sekitar 200 ribu keluarga," kata dia.
Pada hakekatnya, imbuh Dulung, Bansos merupakan yanggung jawab bersama antara pemerintah maupun puihak swasta.
"Swasta itu dengan CSR-nya (Corporate Social Responsibility). Itu termasuk tanggung jawab swasta dalam memajukan masyarakat miskin," ujarnya.
Sementara untuk target sendiri, Dulung mengatakan, para penerima KUBE ini harus tersaftar dalam basis data terpadu.
"Dan paling bagus sebenarnya dia adalah penerima PKH atau rastra. Sebab, begitu dia berhasil dalam KUBEnya, PKH dan rastranya berhenti," ucapnya.
Target penerima BPNT capai 10 juta
Dulung berharap pada tahun depan semua penerima program rastea sudah berpindah ke Banruan Pangan Non Tunai (BPNT). Pihaknya pun menargetkan pada November 2018 penerima BPNT ada di angka 10 juta.
"Mudah-mudahanan tidak ada perubahan karena itu tergantung dari rapat tingkat menteri. Kalau yang Oktober sudah disetujui, di angka 7,5 juta. Sekarang kan sudah hampir 5 juta," kata Dulung.
Di sisi lain, ia mengungkapkan, penyaluran rastra untuk agustus sudah selesai. Hal tersebut juga berlaku untuk program BPNT, yaitu setiap tanggal 25 penyaluran uang telah masuk semua ke rekeningnya penerima.
"Kita sudah minta bank dan Bulog bahwa sebelum tanggal 25 sudah dibagikan. Jadi saya kira untuk Agustus ini sudah selesai," ujar Dulung.
Sementara itu, penyaluran bantuan ke 44 daerah sejak tahun lalu juga berjalan lancar.
"Saya melihat untuk wilayah yang baru nanti beberapa bulan ke depan baru mulai lancar. Jadi memang masih ada pembelajaran untuk daerah itu apalagi untik suatu program yang baru dimulai," tutup Dulung.
(*)
