Liputan6.com, Jakarta - Meski kerap dibandingkan dengan krisis 1998, depresiasi rupiah yang terjadi saat ini masih dalam level yang wajar. Sebab, fundamental ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih cukup kuat.
President ASEAN International Advocacy, Shanti Ramchand Shamdasani mengatakan, meski rupiah sama-sama terdepresiasi, namun saat ini kondisi keuangan nasional masih bagus. Buktinya, perbankan di dalam negeri tidak terdampak pelemahan rupiah seperti yang terjadi di 1998.
Advertisement
"Ini sama (terdepresiasi) tapi makna beda. 1998 dulu banking system-nya juga jatuh, banyak bank tutup, banyak yang merger dan lain-lain," ujar dia di Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Menurut dia, depresiasi rupiah yang terjadi saat ini disebabkan oleh dua hal, tidak siapkan pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi digital. Kedua, perang dagang yang dipicu oleh kebijakan Amerika Serikat.
"Sekarang berbeda karena trigger-nya dua. Pertama banking system, mereka tidak antisipasi ekonomi digitl sampai begitu berkembang. Lalu trade war di mana upaya mengkaji ulang perjanjian bilateral yang sedang dilakukan AS dan negara lain," kata dia.
Sementara itu, Ketua Progres 98 Faizal Assegaf menyatakan, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mendekati psikologis baru Rp15 ribu masih dalam batas kewajaran.
"Masalah rupiah ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan seluruh rakyat. Dan sampai sejauh ini, gejolak rupiah masih dalam batas kewajaran," ungkap dia.
Menurut Faizal, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh lebih baik ketimbang saat krisis 1998. "Saat krisis 1998, hampir seluruh indikator ekonomi Indonesia menunjukkan kondisi yang tidak baik. Contohnya, pertumbuhan ekonomi yang minus dan inflasi yang melambung tinggi," tutur dia.
Pertumbuhan pada tahun 1998 minus 13,1 persen. Nilai tukar rupiah mencapai Rp 16.650 per dolar padahal IHSG pada saat itu hanya 256. Sedangkan di 2018, ekonomi terus tumbuh dan diharapkan mencapai 5,7 persen Selain itu, saat 1998 cadangan devisa Indonesia hanya USD 17,4 miliar dan kredit bermasalah atau Nonperforming Loan (NPL) mencapai 30 persen.
