Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Seoul, untuk bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada 10-11 September 2018 mendatang --sebuah lawatan yang dideskripsikan oleh Kementerian Luar Negeri RI sebagai "upaya penguatan hubungan ekonomi kedua negara di tengah situasi global yang tak menentu".
Pendeskripsian itu merujuk pada perang dagang Amerika Serikat dengan China, yang turut memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada sejumlah negara dunia serta Asia. Termasuk juga, melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar AS.
"Kunjungan itu dilakukan untuk penguatan ekonomi (RI-Korsel) di tengah situasi global yang tak menentu, lewat peningkatan perdagangan dan investasi, serta percepatan industrialisasi Korea Selatan di Indonesia," kata Direktur Asia Pasifik Kemlu RI, Edi Yusup di Jakarta, Kamis (6/9/2018).
Baca Juga
Advertisement
Kunjungan kenegaraan itu akan menghasilkan 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) kerja sama antar bisnis RI-Korsel, yang diharapkan secara signifikan mampu menggenjot hubungan ekonomi kedua negara, serta memperkuat geliat perdagangan guna menutup defisit neraca.
"Akan ada penandatanganan 10 nota kesepahaman bisnis dengan bisnis di sektor otomotif, energi, transportasi, dan infrastruktur dengan prospek nilai di atas US$ 1 miliar," tambah Edi.
Jokowi juga akan mengejar peningkatan nilai investasi Korea Selatan ke Indonesia. Negeri Ginseng sendiri saat ini merupakan negara terbesar keempat bagi Indonesia, yang menanam investasi senilai US$ 2,2 miliar.
"Nilai investasi ini diperkirakan akan meningkat lagi," tambah Edi.
Menambahkan tentang prospek percepatan industrialisasi industri Korea Selatan di Indonesia, Edi Yusup mengatakan bahwa pemerintah akan mengejar penyegeraan realisasi berbagai proyek, meliputi: proyek kerja sama POSCO Steel dan Krakatau Steel untuk meningkatkan produksi baja hingga mencapai satu juta ton per tahun; proyek pembangunan pabrik Lotte Petrochemical di Cilegon yang akan menjadi yang "terbesar di Asia Tenggara"; pembangunan pabrik otomotif Hyundai; dan pengembangan infrastruktur LRT (Light Rapid Transit), energi, dan pembangkit listrik.
Selain itu, ketika ditanya apakah kedua presiden akan membentuk kerja sama untuk meminimalisir dampak perang dagang antara AS dan China yang disebut oleh Jokowi sebagai "penyebab rupiah melemah terhadap dollar", Edi Yusup mengatakan, "prospeknya adalah agar RI-Korsel melakukannya secara multilateralisme ... dengan mempercepat penyelesaian mekanisme Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)."
Perundingan RCEP diluncurkan oleh para pemimpin dari 10 negara anggota ASEAN dan enam mitra Free Trade Area ASEAN (Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru) selama KTT ASEAN ke-21 dan Pertemuan Terkait di Phnom Penh, Kamboja pada November 2012. Namun, perundingan itu belum terimplementasi secara penuh, mengingat alotnya negosiasi antara masing-masing negara seputar perjanjian perdagangan.
Tujuan dari peluncuran negosiasi RCEP adalah untuk mencapai perjanjian kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan di antara Negara Anggota ASEAN dan mitra FTA ASEAN.
Negosiasi RCEP meliputi: perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa, e-commerce, usaha kecil dan menengah (UKM) dan isu-isu lainnya.
Simak video pilihan berikut:
Teken Nota Kesepahaman Kerja Sama Antar Pemerintah
Kedua presiden juga akan meneken enam nota kesepahaman (MoU) kerja sama antar kementerian dan lembaga pemerintah.
Pertama, MoU kerja sama bidang legislasi antara Sekretariat Kabinet RI dan Kementerian Legislasi Korea Selatan.
Ada pula penandatanganan MoU bidang keimigrasian, yang menurut Edi Yusup akan membuka peluang bagi "semakin mudahnya proses pengurusan visa bagi warga kedua negara".
Ketiga, penandatanganan MoU kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian Korea Selatan. Nota kesepahaman itu membuka peluang bagi kementerian terkait dari kedua negara untuk meningkatkan intensitas dialog.
Selain itu, kedua presiden akan menandatangani MoU kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Kementerian Personel Negara Korea Selatan; MoU kerja sama maritim antara Badan Keamanan Laut RI dan Coast Guard Korea Selatan; serta, MoU antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Korea Selatan.
Kunjungan Presiden Jokowi tersebut merupakan kunjungan balasan dari Presiden Moon Jae-in yang telah melawat Indonesia pada bulan November tahun lalu. Pada saat itu, hubungan dua negara berkembang sebagai 'kemitraan strategis khusus.'
Advertisement
