Liputan6.com, Malang - Warga Kota Malang, Jawa Timur, kecewa berat dengan ulah para wakil mereka yang terlibat kasus suap APBD-P 2015. Anggota DPRD Kota Malang yang seharusnya turut andil menyejahterakan warga malah menggerogoti uang rakyat.
Ratusan warga pun beramai-ramai mendatangi gedung DPRD Kota Malang malam tadi. Pria dan wanita duduk bersama menggelar istigasah di halaman gedung tersebut, mendoakan agar persoalan di Kota Malang bisa cepat selesai.
"Kami semua kecewa dan marah, tapi kami berdoa agar semua masalah itu bisa selesai. Parlemen ini jadi bagian dari upaya menyejahterakan kami," ujar juru bicara warga, Suefendi di Malang, Kamis, 6 September 2018.
Baca Juga
Advertisement
Warga berharap agar proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap 40 anggota dewan bisa cepat selesai. Tentu agar pembahasan APBD-P 2018 dan Rancangan APBD 2018 bisa cepat dilanjutkan dan disahkan, sebab di situ ada anggaran yang menyangkut kesejahteraan warga.
"Kalau terlalu lama kosong kan bisa bahaya, kesejahteraan warga kena dampaknya," ucap Suefendi.
Usai istigasah, warga melanjutkan dengan membaca selawat, menyalakan lilin serta menandatangani kain putih bertuliskan kritik untuk dewan. Warga juga mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membabat habis penghuni gedung dewan.
"Kami selalu mendukung KPK yang menangkap para pencuri uang rakyat," tutur Suefendi.
Pemkot Malang dan Pemprov Jawa Timur sudah membentuk satuan tugas. Tujuannya, mempercepat proses PAW 40 anggota DPRD Kota Malang yang ditahan KPK. Ditarget pada Senin, 10 September bisa dilantik anggota baru.
Integritas Parpol
Pengurus partai politik hari ini hilir mudik di gedung parlemen. Mereka menyerahkan berkas dari kadernya yang diajukan sebagai pengganti melalui PAW. Belum dapat dipastikan berapa yang sudah memenuhi syarat administrasi.
Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), Zainuddin, mengatakan ini jadi momentum bagi seluruh partai untuk menujukkan komitmen antikorupsi mereka.
"Parpol jangan hanya sekedar mengejar proses PAW saja, tapi sekaligus menunjukkan integritas mereka," kata Fakhrudin.
Total ada 40 kader parpol yang akan mengisi kursi kosong di gedung parlemen melalui mekanisme PAW. Mereka menggantikan para anggota sebelumnya yang kini ditahan KPK karena kasus suap APBD-P 2015.
Kader-kader baru itu bersama parpol masing-masing harus menandatangani pakta integritas. Berkomitmen tak mengemplang uang rakyat sebagaimana pendahulunya. Sebab, banyak celah yang rawan dimainkan para legislator dan eksekutif untuk korupsi.
"Kasus di Kota Malang ini jadi bukti, modus korupsi serupa bisa dilakukan di daerah lainnya," kata Fakhrudin.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Advertisement
