Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan. Jalan ini ditargetkan bisa difungsionalkan pada 2019.
Dengan alokasi anggaran 2018 sebesar Rp 839,4 miliar untuk pengerjaan lanjutan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat sepanjang 1.070 km, proses pembangunan masih butuh sokongan dana agar kelak bisa selesai secara utuh pada 2025.
Baca Juga
Advertisement
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Refly Ruddy Tangkere, mengatakan bahwa keberadaan jalan di lintas batas negara ini sangat dibutuhkan masyarakat setempat.
Selain itu, ia melanjutkan, keberadaan jalan ini juga akan memperkuat ketahanan negara di sisi area terluar.
"Perbatasan ini fungsinya bukan hanya sebagai jalan perbatasan juga. Dia merupakan sabuk komando untuk jalan strategis pertahanan dan keamanan. Jadi selain untuk membuka isolasi, dia juga sebagai sabuk komando di perbatasan," ucap dia di Balikpapan, Jumat (7/9/2018).
Sebagai informasi, jalan paralel perbatasan Kalimantan mulai dikerjakan sejak 2015. Kementerian PUPR turut dibantu oleh awak Zein TNI AD dalam urusan pembukaan lahan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Dana Patungan
Dia juga menyebutkan, tanggungan biaya dalam penanganan jalan bukan hanya berasal dari pemerintah pusat, tapi juga terbantu oleh APBD yang dikeluarkan pemerintah daerah. Ke depan, kata dia, kualitas ruas jalan otomatis akan diselaraskan dengan grand design yang sesuai dengan standar jalan nasional.
"Itu nanti untuk jangka panjang, 2025 sebetulnya, dan ini sangat tergantung dari pendanaan. Kita juga harus sesuaikan dengan pendanaan, sehingga penentuan prioritas bisa sesuai dengan grand design. Paling tidak sampai pengaspalan, pemilihan itu harus jadi prioritas," tegasnya.
Advertisement
Tembus Permukiman
Lebih lanjut, Refly menyatakan, pihaknya bakal memprioritaskan pengerjaan jalan yang terhubung langsung dengan permukiman warga, dengan tujuan pendistribusian logistik secara satu harga.
"Tapi ada daerah-daerah tertentu yang enggak ada penduduk. Artinya, kalau pendanaan belum cukup kita akan prioritas dulu ke daerah yang ada penduduknya," dia menambahkan.
Terkait penggunaan material konstruksi, pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan ini coba memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitar. "Kita berupaya menggunakan material setempat, memaksimalkan dan mengoptimalkan yang ada di sana," tandasnya.
