Soal Musda Golkar Kota Bekasi, Pengamat: DPP Harus Bersikap Hati-Hati 

Partai Golkar, kata dia, memiliki kriteria dan standar jelas siapa yang berhak menjadi pimpinan partai di daerah (Kota Bekasi) tersebut.

oleh Yusron Fahmi diperbarui 30 Agu 2020, 21:13 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pidato politik saat Kampanye Akbar Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (9/4). Kampanye akbar dihadiri ribuan kader dan simpatisan Golkar se-Jabodetabek dan Bandung. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutuf Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto menyatakan, Partai Golkar sebagai partai kader dan terbuka sudah terbiasa dengan dinamika politik dalam menghadapi suksesi pimpinan, termasuk yang terjadi pada pada proses pemilihan ketua DPD Golkar Bekasi saat ini.

"Fenomena suksesi di DPD Golkar Kota Bekasi tersebut mencerminkan rivalitas para kandidat. Dinamika politik harus dicermati dan disikapi hati-hati oleh DPP Golkar dan tidak intervensi supaya jangan salah memilih Ketua DPD,” ujarnya Minggu (30/8/2020). 

Partai Golkar, kata dia, memiliki kriteria dan standar jelas  siapa yang berhak menjadi pimpinan partai di daerah (Kota Bekasi) tersebut. Kriteria tersebut antara lain yang paling dijunjung  tinggi yaitu etika dan moral. 

Penundaan Musda DPD Gokar Kota Bekasi merupakan kewajaran terkait diperlukannya waktu agar tidak terjadi salah pilih dalam menentukan pimpinan, apalagi bila mengingat implikasinya terhadap eksistensi partai dalam konstelasi politik di daerah dan nasional. DPP Partai Golkar sangat berperan menjaga etika dan moral.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


4 Calon

"Karena itu, DPP Golkar sudah dipastikan tidak memaksakan diri ikut mendukung pencalonan (salah satu) calon," ujarnya. 

Seperti diketahui, Musda Kota Bekasi Golkar diikuti sejumlah kandidat, yaitu Novel Saleh Hilabi, TB Hendra Suherman, Ade Puspitasari dan Zainul Miftah.  

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya