Liputan6.com, Jakarta - Erick Thohir akhirnya dipilih sebagai Ketua Tim Sukses dari Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Banyak kabar suara dari HIPMI akan terpecah.
Namun, Ketua Bidang Organisasi BPP HIPMI (Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Anggawira mengatakan HIPMI tak akan pernah pecah. HIPMI dinilai organisasi yang fokus terkait isu ekonomi dan perbedaan politik yang terjadi di kubu HIPMI tak akan mempengaruhinya.
"Bang Sandi pernah menjabat ketua umum HIPMI 2005-2008 dan Bang Erick juga pengurus di HIPMI pusat saat Bang Sandi memimpin. Namun, kita tetap solid takkan pecah. Saya rasa beda pendapat dalam politik itu wajar dan biasa serta HIPMI ini organisasi yang fokus terkait ekonomi," ujar Anggawira dalam keterangan tertulis di Jakarta (8/9/2018).
Baca Juga
Advertisement
Pengusaha ini pun menambahkan, HIPMI akan tetap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pihaknya justru semangat bersaing untuk bersanding dengan Pilpres 2019 yang pernah duduki posisi di HIPMI.
"Benar sekali HIPMI tetap netral, menjunjung semangat persahabatan dan kekeluargaan. Pilpres ini bisa dibilang all HIPMI final. Dan makin membuat kita semangat bersaing secara sportif," tutur dia.
Lebih lanjut, Anggawira mengatakan, siapapun yang akan memenangkan Pilpres 2019 mendatang diharapkan akan bawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Pilpres ini pun bisa berjalan aman, tenang, dan damai.
"Yang harus disorot adalah masalah perekonomian, fokus kita bukan soal Sandi dan Erick tapi bagaimana membangun perekonomian Indonesia yang kuat dan sejahtera," ujar Anggawira.
Diketahui Erick dan Sandiaga sudah bersahabat sejak kecil dan memiliki pekerjaan bisnis bersama dalam beberapa perusahaan yang dimiliki mereka.
Tahun Politik Tak Pengaruhi Minat Investor ke RI
Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara yakin tahun politik tidak akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Indonesia telah mengalami beberapa kali tahun politik dan investor masih tetap berminat untuk berinvestasi di negara ini.
Mirza mengatakan, berdasarkan pengalaman, kegiatan pemilihan kepala negara maupun pemilihan kepala daerah tidak mempengaruhi terhadap kegiatan investasi.
"Maksudnya tidak berpengaruh negatif. Terbukti, kita sudah adakan pemilu langsung presiden dan DPR sejak 2004 dan selama ini situasi tetap kondusif dan aman," jelas dia di Singapura, Jumat 31 Agustus 2018.
Oleh karena itu, gelaran pemilu pada 2019 juga diperkirakan tidak akan mengganggu iklim investasi. BI pun terus memberikan imbauan kepada para investor ke luar negeri untuk tetap menanamkan modalnya di Indonesia.
Terlebih, saat ini pemerintah terus mendorong berbagai insentif untuk investasi. Pemerintah telah melakukan deregulasi berbagai perizinan sehingga proses penanaman modal yang sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun bisa dilakukan dalam beberapa hari saja.
Selain itu, insentif yang diberikan juga di sektor perpajakan. Saat ini, pemerintah tengah menggodok adanya tax allowance dan tax holiday bagi para investor.
Untuk diketahui, Indonesia akan mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun depan. Dua pasangan telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua pasangan tersebut adalah Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sebelumnya, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan bahwa kegiatan kampanye di tahun politik justru akan turut merangsang pertumbuhan ekonomi.
"Tahun politik ini stimulatif untuk sektor ekonomi. Keberadaan kampanye turut mendorong menggerakkan kegiatan ekonomi, seperti adanya quick qount, pencetakan spanduk hingga promosi iklan," tutur dia pada awal tahun ini.
"Berbagai acara pada saat kampanye pasti akan menyediakan makanan dan minuman, yang otomatis berpengaruh pada jasa sewa katering. Sektor jasa lainnya semisal angkutan, penginapan, dan kebersihan juga akan tergunakan," tambahnya.
Dia menyatakan, hampir di setiap negara keberadaan kegiatan politik seperti pemilihan umum itu menstimulus kegiatan ekonomi. "Karena itu pasti akan berdampak kepada perputaran uang di suatu negara," ujar dia.
Thomas juga menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang muncul pada saat proses politik berlangsung. Dia berkata, pemerintah acapkali mengeluarkan kebijakan-kebijakan populer yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Maka dari itu, tahun politik itu biasanya tahun yang baik untuk ekonomi," kata dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
