Liputan6.com, Malang - Anggota baru di DPRD Kota Malang, Jawa Timur, hasil pergantian antar waktu (PAW) dituntut kerja cepat. Sebab, ada seabrek agenda yang harus segera dirampungkan. Mereka akan didampingi tim ahli di tiap rapat pembahasan anggaran dan rapat lainnya.
Beberapa agenda yang melibatkan Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang itu adalah pembahasan APBD-P 2018. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA –PPAS) APBD 2019 sampai pengesahan sejumlah peraturan daerah.
Advertisement
Ketua sementara DPRD Kota Malang, Abdulrahman mengatakan, tim ahli dari kalangan akademis itu disiapkan oleh sekretariat dewan dan diharapkan membantu legislator cepat bekerja.
"Tim ahli hadir di setiap rapat pembahasan yang berkaitan dengan anggaran," kata Abdulrahman di Malang, Minggu, 9 September 2018.
Pada September ini yang mendesak untuk segera dibahas dan disahkan adalah APBD-P 2018. Dari total 40 anggota baru DPRD Kota Malang, hanya segelintir di antara mereka yang berpengalaman duduk di kursi parlemen.
"Sebenarnya di partai ada pendidikan politik, mulai memahami fungsi legislasi sampai penyusunan kebijakan. Tapi di tiap rapat tetap harus ada tim ahli," ujar Abdulrahman.
Hal senada dikatakan Arif Darmawan, legislator baru hasil PAW dari Partai Demokrat. Menurutnya, seluruh anggota dewan dituntut rapat secara marathon agar beberapa kebijakan yang sebelumnya tertunda bisa cepat dirampungkan.
"Kalau tak ada pendampingan dari tim ahli, dikhawatirkan pembahasan nanti terlalu lama," ujar Arif yang juga mantan Ketua DPRD Kota Malang periode 2009-2014 ini.
Berdasarkan pengalamannya, dulu setelah ada pelantikan digelar bimbingan teknis. Membantu legislator memahami seluruh tugas dan fungsi legislatif. Kondisi berbeda dialami oleh 40 anggota baru di DPRD Kota Malang hasil mekanisme PAW saat ini.
"Sekarang kami masuk karena ada banyak masalah dan harus cepat menyelesaikannya. Kami harus memulihkan kepercayaan masyarakat," ucap Arif.
Pencegahan Korupsi
Wali Kota Malang Sutiaji optimis seluruh anggota dewan bisa cepat bekerja. Apalagi pembahasan APBD-P 2018 dan penyusunan KUA-PPAS 2019 sebenarnya sudah hampir rampung. Ia juga yakin partai politik sudah jauh hari membekali kadernya dengan
"Saat mendaftar caleg, partai pasti sudah membekali mereka untuk jadi legislator. Saya sangat yakin partai sudah menyiapkan semuanya," ujar Sutiaji.
Pemerintah Kota Malang sendiri sudah menyiapkan pencegahan potensi korupsi. Dengan menerapkan e-planing dan e-budgeting di tahun ini untuk penyusunan anggaran. Sehingga bisa diawasi oleh masyarakat dan bagaimana mekanisme penyusunannya.
"Sekarang semua bisa terlibat bersama-sama mengawasi. Masyarakat bisa tahu bagaimana kami bekerja," kata Sutiaji.
Advertisement
