AS Berencana Bayar Meksiko untuk Bantu Deportasi Imigran Gelap

Pemerintah AS berencana meminta bantuan Meksiko dengan membayar 'jasa deportasi'.

oleh Happy Ferdian Syah Utomo diperbarui 14 Sep 2018, 10:31 WIB
Sejumlah pemuda Meksiko berusaha memanjat tembok besi perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat di negara bagian Chihuahua, Meksiko (6/4). Mereka menyeberang secara ilegal ke Sunland Park dari Ciudad Juarez. (AFP/Herika Matinez)

Liputan6.com, Washington DC - Selama beberapa tahun terakhir, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump gagal memaksa Meksiko untuk 'turun tangan' dalam membiayai pembangunan tembok pembatas.

Namun kini, Washington justru menjanjikan pembayaran nilai tertentu kepada Meksiko City untuk membantu mendeportasi imigran ilegal yang berusaha memasuki wilayah AS.

Dalam pemberitahuan terkini yang disampaikan ke Kongres, sebagaimana dikutip dari New York Times pada Kamis (13/9/2018), pemerintahan Presiden Trump bermaksud mengambil US$ 20 juta (setara Rp 296 miliar) dari anggaran bantuan asing, untuk membantu Meksiko membayar pesawat dan ongkos bus dalam tindakan deportasi terhadap sekitar 17.000 orang imigran ilegal.

Uang itu akan membantu meningkatkan deportasi imigran dari Amerika Tengah, yang banyak di antaranya melewati Meksiko untuk sampai ke perbatasan Amerika Serikat.

Setiap imigran ketahuan tidak memiliki dokumen resmi ketika melintasi Meksiko, atau mereka yang dicurigai sebagai teroris, juga akan dideportasi di bawah program terkait.

Katie Waldman, juru bicara Kementerian Dalam Negeri AS, mengatakan program itu dimaksudkan untuk membantu mempersempir arus imigrasi di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko.

"Kami bekerja sama dengan rekan-rekan kami di Meksiko untuk menghadapi meningkatnya angka kekhawatiran perbatasan, dan memastikan bahwa mereka yang memiliki klaim sah atas akses perlindungan yang sesuai," kata Waldman.

Rencana tersebut, yang telah diperdebatkan selama berbulan-bulan, merupakan bagian dari siasat lanjutan Presiden Donald Trump untuk mengalihkan miliaran bantuan asing ke prioritas lain.

Gedung Putih diketahui belum menghabiskan hampir US$ 3 miliar (setara Rp 44,4 triliun) dana bantuan luar negeri, yang dialokasikan tahun lalu oleh Kongres dengan dukungan bipartisan.

Ratusan juta dolar itu sejatinya dimaksudkan untuk membantu menstabilkan kondisi di Suriah dan mendukung sekolah-sekolah Palestina, serta layanan rumah sakit.

 

Simak video pilihan berikut: 

 


Taktik Baru Pemerintahan Donald Trump

Presiden AS Donald Trump dan Melania Trump meninggalkan Winfield House di London, Kamis (12/7). Menghadiri acara makan malam, Melania terlihat begitu cantik dan anggun dalam balutan gaun panjang dengan 'cape' warna kuning. (AP/Pablo Martinez Monsivais)

Manuver di atas adalah yang terbaru dari pemerintahan Donald Trump, untuk mengurangi jumlah imigran yang melintasi perbatasan di barat daya.

Bagian paling menonjol dari upaya tersebut adalah kebijakan "tanpa toleransi", yang secara tegas menolak kedatangan imigran ilegal.

Kebijakan itu menyebabkan praktik kontroversial berupa pemisahan anak-anak dari orang tua mereka di perbatasan, yang memicu krisis kemanusiaan.

Tetapi para penasihat presiden juga telah menggunakan strategi lain untuk menghalangi imigran, termasuk membenahi aturan seputar siapa yang berhak mendapat suaka.

Di bawah program ini, Meksiko diharapkan berkenan ikut bertanggung jawab menahan dan memberikan tinjauan hukum terhadap imigran, sebelum mendeportasi mereka.

Di lain pihak, berbagai kelompok advokasi imigran menyebut rencana "uang jasa" pada Meikso adalah pemborosan, dan cenderung salah arah dalam mengatasi imigran ilegal.

"AS seharusnya tidak membayar negara lain untuk melakukan pekerjaan kotor itu, karena seharunya kita benar-benar memperbaiki sistem imigrasi, dan membantu negara-negara ini kembali dengan pijakan yang kuat," kata Ali Noorani, Direktur Eksekutif Forum Imigrasi Nasional.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya