Liputan6.com, Jakarta Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah menyepakati pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,3 persen. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi diperkirakan bisa meleset di angka 5,15 persen.
"Downside risk bisa meleset di 5,15 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan komisi XI DPR di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (13/9).
Advertisement
Adapun prediksi tersebut berdasarkan kondisi terkini dalam negeri. Beberapa diantaranya adalah gejolak fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) dan impor yang akan mengalami penurunan di 2019.
"Kita kan sudah menyampaikan bahwa situasi ini kan harus kita terus waspadai sampai dengan akhir tahun ini. Tadi kita sampaikan beberapa dinamika yang terutama berkaitan dengan nilai tukar yang kemudian terlihat dalam dinamika eksternal account kita," jelasnya.
Penurunan impor ke depan akan berpengaruh kepada investasi dan konsumsi. "kita memproyeksikan impor akan sedikit menurun oleh karena itu akan mempengaruhi apakah itu disisi investasi maupun konsumsi," jelas Sri Mulyani.
Meski demikian, Sri Mulyani berharap, ekspor tahun depan akan menggeliat. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN nantinya dapat tercapai.
"Faktor yang berhubungan dengan impornya makin rendah, kita harapkan ekspornya bisa makin tinggi. Jadi harusnya growth momentumnya cukup positif namun kita harus waspada dari sisi growth investasi yang selama ini kita harapkan tumbuh diatas 7 persen."
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Sri Mulyani: RI Wajib Waspada hadapi Kebijakan AS
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam Forum Riset Life Science Nasional Tahun 2018 di Hotel Pulmaan Central Park, Jakarta. Acara yang diselenggarakan PT Bio Farma (Persero) mengusung tema Pendanaan Penelitian dan Kebijakan Pendukung Sektor Swasta dan Pemerintah untuk Riset dan Inovasi di Indonesia.
Di hadapan ratusan peserta, Sri Mulyani menjelaskan kondisi perekokonomian secara global, terutama di Amerika Serikat (AS). Ia menyebut, beberapa kebijakan moneter yang dilakukan AS secara garis besar mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk juga di Indonesia.
"Hari ini kita melihat bahwa gejolak global yang berasal dari kebijakan moneter dari AS maupun di negara maju lainnya bisa mempengaruhi perekonomian global," kata Sri Mulyani, Kamis (13/9/2018).
Baca Juga
Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah AS dalam bidang moneter adalah menaikan suku bunga serta mengurangi likuiditas. Kedua hal tersebut merupakan salah satu upaya AS menormalisasi kebijakan moneter setelah terjadi krisis global pada 2008-2009 lalu.
"Waktu itu, degan kondisi ekonomi yang turun tajam karena krisis, AS turunkan suku bunganya dari di atas 5 persen menjadi mendekati ke 0 persen. Dan sekarang karena ekonominya pulih kembali suku bunga dinaikan kembali sekarang sudah mendekati 2 persen dan mungkin tahun depan masih ada naik lagi," ungkap dia.
Situasi ini, Menurutnya mempengaruhi seluruh dunia. Sebab, pada saat yang sama dengan suku bunga yang meningkat Pemerintah AS melakukan extraordinary monetary policy mencetak banyak dolar AS dalam rangka untuk mengembalikan ekonomi yang terpuruk karena krisis.
"Nah hari ini adalah menaikan suku bunga dengan mengurangi likuiditas dolar AS sehingga yang terjadi seluruh dunia terpengaruh pada suku bunga yang naik dan pasokan dolar AS yang pulang ke AS. Ini yang sedang kita hadapi di 2018. Oleh karena itu kita harus tingkatkan kewaspadaan," ungkapnya.
Di tengah ketidakpastian terhadap perekonomian global saat ini, pemerintah akan terus menjaga dibeberapa sektor.
"Degan kondisi tersebut perekonomian Indonesia yang kita bisa jaga baik itu dari sisi sektor riil, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pemerataan, kita tumbuh di atas 5,2 persen, inflasi rendah 3,5 persen. Kemiskinan turun terus secara konsisten bahkan pertama kali dalam sejarah 8,9 persen ini terus diturunkan," pungkasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
