Liputan6.com, Jakarta - Iklan milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di bioskop kini menjadi sorotan masyarakat. Iklan mengenai pencapaian pemerintah itu dianggap sebagian warga sebagai kampanye terselubung pasangan calon Presiden Joko Widodo-Maruf Amin.
Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno angkat bicara mengenai iklan tersebut.
Advertisement
"Saya mesti mikir sih terus terang saja. Karena masyarakat sudah tahu sendiri gitu. Kalau saya, saya akan bilang sama tim kampanye saya jangan taruh iklan di bioskop," kata Sandi di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018).
Menurut Sandiaga, warga datang ke bioskop untuk nonton film, bukan melihat iklan.
"Karena orang datang ke bioskop itu pingin nonton film, begitu ada iklan eeehhh sebal gitu. Tapi ya intinya saya engga bisa komentar terhadap...kalau pencapaian pemerintah dan sebagainya itu kan memang ada anggarannya untuk disosialisasi dan dalam masa kampanye gini, pasti bisa dianggap bagian dari kampanye," ucapnya.
Namun, Sandiaga menilai bila iklan itu tidak melanggar peraturan maka tidak ada yang perlu dibesar-besarkan.
"Tapi bagi saya yang penting ada enggak undang-undang yang dilanggar? Ada enggak peraturan dan ketentuan yang dilanggar? Kalo enggak ya enggak usah terlalu dibesar-besarkan. Buat saya, woles sajalah," katanya.
Diketahui, Iklan berjudul "2 Musim, 65 Bendungan" itu diputar sebelum penayangan film di bioskop.
Iklan tersebut menampilkan pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani dan ditutup dengan kutipan dari Presiden Jokowi dan tagar MENUJUINDONESIAMAJU.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Bantah Kampanye
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, menegaskan, iklan pemerintah yang ditayangkan di bioskop bukan kampanye. Menurutnya iklan tersebut sebagai cara pemerintah mensosialisasikan kinerja.
"Ini bukan soal kampanye, pemerintah ini, pemerintah bukan Pak Jokowi pribadi sebagai capres," kata Sekjen PKB itu di kantor TKN Jokowi-Ma'ruf, Jakarta Pusat, Rabu 12 September 2018.
Menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab moral dan politik seorang presiden kepada rakyatnya untuk menunjukkan apa yang telah dikerjakan.
"Pemerintah perlu sosialisasikan seluruh kesuksesannya supaya masyarakat tau itu juga tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat," ujarnya.
Karding menilai berbahaya kalau pemerintah dilarang menyosialisasikan kinerjanya. Dia menyebut masyarakat perlu tahu apa kerja pemimpin yang dia pilih. Hal itu bisa melalui iklan bioskop atau media lainnya.
"Coba bayangkan kalau pemerintah saja sudah dilarang untuk sosialisasikan kinerjanya? Itu sudah bahaya. Karena masyarakat perlu tahu apa yang anda lakukan sudah dipilih jadi pemimpin. Salah satunya lewat bioskop, lewat mana saja," ucapnya.
Advertisement
